REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan proyek yang akan dikerjasamakan Indonesia dalam Belt Road and Forum (BRF) II harus menyertakan catatan inisiatif bersama Indonesia-Cina. Menurut JK, Indonesia tidak ingin proyek yang dikerjasamakan dalam BRF II hanya inisiatif dari Cina semata.

"Kita tetap tidak ingin dan menghindari seakan-akan Tiongkok yang menentukan. Tidak. Kita tidak mau. Indonesia yang menentukan, ownershipnya harus di Indonesia," kata JK Hal itu disampaikan JK di sela-sela kunjungnnya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kedua BRF di Cina, 24-27 April seperti dalam siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Jumat (26/4).

JK menyampaikan program apa saja yang disiapkan dan apa yang bisa dikerjasamakan dalam kerangka BRF II. Menurutnya, ada 30 proyek yang menjadi program kerja sama, termasuk dengan catatan inisiatif bersama bukan hanya insiatif dari Tiongkok.

Salah satunya, seperti keterangan JK sebelumnya, bahwa Presiden Cina Xi Jinping dan Wakil Presiden Cina telah menyetujui peningkatan impor crude palm oil (CPO) atau sawit dan hasil pertanian lainnya dari Indonesia. Hal ini kata JK, untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan Indonesia. Wapres JK mengungkapkan, di bidang perdagangan, Indonesia masih mengalami defisit perdagangan yang cukup besar.

"Hari ini, kita telah menyepakati dua protokol yaitu mengenai impor buah tropis. Saya harapkan protokol impor tersebut akan dapat segera ditindaklanjuti," ujar JK dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (25/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika