REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan, setidaknya ada delapan proyek infrastruktur publik DKI Jakarta pada 2030 yang dapat dilakukan melalui skema kerja sama dengan badan usaha (KPBU). Infrastruktur yang didorong menggunakan KPBU terkait pemukiman dan transportasi umum berbasis rel.
Melalui KPBU, Bambang menambahkan, peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Daerah (APBD) dapat lebih ditekan. Terlebih, di Bappenas memiliki fasilitas Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).
Menurut Bambang, PINA dapat digunakan untuk beragam proyek. "Dari proyek yang greenfield (benar-benar baru) sampai brownfield (sudah bersifat improvement), bahkan proyek yang sudah operasional," katanya saat memberikan arahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/4).
Delapan proyek yang dimaksud Bambang adalah proyek yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Proyek tersebut adalah pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer (Rp 214 triliun), pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer (Rp 60 triliun) dan pengembangan panjang rute transjakarta menjadi 2.149 kilometer (Rp 10 triliun).
Selain itu, ada juga pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer (Rp 27 triliun) dan penyediaan pemukiman hingga 600 ribu unit dengan fasilitas pembiayaan 30 persen (Rp 90 triliun). Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI (Rp 27 triliun) juga termasuk di dalamnya.
Dua proyek terakhir yang dapat dilakukan melalui skema KPBU adalah peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI (Rp 69 triliun) dan pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun. Secara total, delapan proyek ini membutuhkan anggaran Rp 567 triliun.
Sementara itu, Bambang menyebutkan, revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20 ribu unit tidak dapat dilakukan melalui KPBU. Nilai proyek ini mencapai Rp 4 triliun. “Proyek ini mungkin hanya bisa dari APBD saja,” ujarnya.
Bambang menjelaksan, proyek-proyek yang dapat dikerjasamakan dengan swasta bisa melalui berbagai skema. Misalnya, pengembangan rute transjakarta dan pengendalian banjir dapat menggunakan skema availability payment (AP) atau dibayar pihak swasta terlebih dahulu. Sementara itu, sisanya dapat melalui penyediaan layanan dan pendapatan tarif.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, pemprov akan terbuka dengan opsi dari Bappenas tersebut. Dari awal, pihaknya juga tidak berencana menjalankan proyek semata dari APBN ataupun APBD semata. "Kami terubka pada semua opsi, supaya tidak menjadi beban," tuturnya.
Anies menambahkan, pemprov kini sedang membicarakan seluruh opsi pembiayaan yang ada. Hal ini dilakukan bersamaan dengan mematangkan aspek-aspek pembangunan infrastruktur. Ia berharap, akan segera dapat sumber pendanaan lebih besar sehingga pembangunan infrastruktur dasar dapat terlaksana terlebih dahulu.
Infrastruktur dasar yang dimaksud Anies adalah infrastruktur rumah tangga seperti sistem pengelolaan air limbah, ketersediaan air bersih dan pipa gas serta listrik. Selain itu, hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga akan menjadi prioritas. "Infrastruktur rumah tangga ini yang paling mendasar dan penting, tidak hanya transportasi," katanya.
Anies menambahkan, pembangunan seluruh infrastruktur tersebut akan diusahakan untuk dilakukan secara serempak. Ia berkaca dari Bangkok, Thailand, yang mengerjakan proyek infrastruktur dengan bertahap, namun justru menimbulkan ongkos lebih tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika