REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyatakan siap mendukung pengembangan hilirsasi produk kelapa oleh koperasi dan UMKM. Kepala LPDP, Braman Setyo, menawarkan kepada pelaku usaha untuk mengucurkan kredit pengembangan industri kelapa.
“Banyak sekali produk turunan kelapa yang mampu menghasilkan nilai tambah yang berkali lipat. Ini merupakan sektor produktif yang harus menyerap kucuran dana lebih tinggi daripada sektor lainnya,” kata Brama dalam keterangan resmi diterima Republika.co.id, Ahad (7/4).
Braman mengatakan, tahun ini LPDB menyiapkan anggaran hingga Rp 1,5 triliun. LPDB, kata Braman siap memberikan kredit kepada pelaku koperasi dan UMKM untuk bisa berinvestasi dalam pengadaan mesin untuk hilirasi produk kelapa. Namun, tentunya, Braman menekankan pembiayaan berupa kredit dapat diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kemenkop UKM, Victoria Simanungkalit menambahkan, pemerintah mendorong sektor industri kelapa untuk bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, pengembangan itu juga bisa dikembangkan dengan pola kemitraan antara koperasi maupun UMKM bersama indusri pengolahan yang sudah mapan.
Menurutnya, petani kelapa yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia perlu didorong untuk dapat mengubah pola pikir. Sebab, petani tidak selamanya hanya dapat menjadi seorang petani.
Namun, lebih dari bahkan bisa terjun menjadi pelaku industri pengolahan kelapa. Termasuk, pengolahan kelapa menjadi minyak dan virgin coconut oil (VCO).
Pada Kamis (4/4) kemarin, pihaknya bersama LPDB, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Krambi Idjo selaku pelaku industri kelapa bersama sejumlah koperasi dan UMKM di Yogyakarta. Victoria mengatakan, pertemuan itu sekaligus menjadi wadah konsolidasi koperasi dan UMKM yang menjadikan komoditas kelapa sebagai basis usahanya.
Direktur Utama PT Krambil Idjo, Syaukani mengapresiasi dukugan pemerintah untuk hilirisasi industri kelapa. Menurut dia, selain akses modal, juda dibutuhkan kepastian raw material agar stabilitas produksi bisa berjalan dengan baik.
Selain itu, juga diperlukan dukungan dari pemerintah untuk penataan perkebunan kelapa secara nasional. ““Saat ini, kebanyakan penghasil kelapa adalah kebun rakyat. Untuk diserap ke industri pengolahan, persediaan kurang. Karena itu, perlu juga dukungan kebijakan dari pemerintah untuk menata perkebunan kelapa,” kata
Syaukani mencontohkan, industri kelapa sawit bisa maju karena perkebunannya ditata oleh kebijakan pemerintah. Ia pun berharap, komoditas kelapa juga dapat diperlakukan seperti kelapa sawti. “Selain kaya dengan produk turunan, secara ekologi, kelapa juga ramah lingkungan," kata Syaukani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
