REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR Tamsil Linrung mengatakan jika fungsi pengawasan dilakukan secara maksimal, maka pendapatan negara dari sektor non pajak akan meningkat berlipat-lipat. Kebocoran anggaran dari sektor nonpajak harus ditangani.
Tamsil mengatakan, ketika melakukan kunjungan ke daerah, ia sering melihat praktik illegal mining, ilegal drilling, illegal fishing, dan sebagainya, “Termasuk kegiatan yang iegal tapi illegal,” ungkap Tamisl , Ahad (24/3).
Tamsil mengatakan, praktik illegal tersebut sebenarnya dilakukan dengan sangat terbuka. Dijelaskannya, ketika orang melakukan penambangan liar, maka tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Praktik itu membutuhkan mobilisasi alat dan tenaga manusia yang terbuka. Jadi bisa dilihat siapa saja.
“Kan mereka membuka jalan, dan kendaraan pasti keluar masuk untuk mengangkut hasil tambangnya,” kata anggota DPR, yang pemilu ini maku sebagai calon anggota DPD dapil Sulawesi Selatan ini.
Tamsil mengatakan fungsi pengawasan harus ditingkatkan, salah satunya dari Komisi VII DPR. “Bagaimanapun Komisi VII punya peran yang strategis, karena pendapatan negara bukan pajak ada di sini, jumlahnya signifikan,” ungkapnya. Kalau bisa dihentikan, lanjutnya, maka penerimaan negara bisa berlipat-lipat dari hasil tambang, minyak, batubara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
