Rabu 20 Mar 2019 16:32 WIB

Luhut: Kami Jaga Lingkungan Meski Tanam Sawit

Pemerintah pernah berbuat salah di masa lalu tetapi kini tengah mencari solusi.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolanda
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tiga dari  kiri) dalam konferensi pers mengenai sikap Indonesia atas langkah  diskriminatif UE terhadap komoditas sawit di Jakarta, Senin (18/3).
Foto: Republika/Adinda Pryanka
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tiga dari kiri) dalam konferensi pers mengenai sikap Indonesia atas langkah diskriminatif UE terhadap komoditas sawit di Jakarta, Senin (18/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menolak keras apabila ada anggapan internasional terkait isu pemerintah tidak menjaga lingkungan dengan alasan tetap mempertahankan memproduksi kelapa sawit. Luhut mengatakan langkah pemerintah Indonesia untuk menjaga hutan dan ekosistem di dalamnya tetap dilakukan pemerintah meski pada saat yang sama masih melakukan produksi dari kelapa sawit. 

Luhut mengatakan saat ini 40 persen dari luas wilayah Indonesia masih merupakan hutan. "Kami juga perhatikan orang utan, perhatikan hutan, internasional yang awasi. Kami gak bodoh kali soal ini," ujar Luhut di Kantor Kementerian Luar Negeri, Rabu (20/3).

Baca Juga

Luhut juga menjelaskan, dalam membuat aturan pemerintah Indonesia juga tidak asal membuat aturan yang berujung pada merugikan anak cucu ke depan. Ia mengatakan langkah morotarium lahan sawit juga sudah dilakukan oleh pemerintah yang menandakan bahwa pemerintah tetap menjaga lingkungan.

"Kami sudah morotarium. Sudahlah, jangan ajarkan kami soal lingkungan, kami nggak mau buat policy yang nantinya merusak generasi kami. Saya gak mau nanti cucu saya protes ke saya juga," ujar Luhut.

Pemerintah Indonesia tak menampik bahwa pernah melakukan kesalahan di masa lalu dengan memberikan luasan tanah yang besar kepada beberapa orang yang mengakibatkan besaran hutan dipakai untuk kelapa sawit. Namun, kata Luhut, perbaikan juga dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Dulu mungkn kami salah soal bagi-bagi tanah. Kan gak bisa terus balik tangan, mereka sudah investasi, kalau mau kita tutup kan rugi. Jadi tunggu satu dua siklus lah," ujar Luhut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement