REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Tidak hanya dengan Cina, Amerika Serikat kini memulai perang dagang dengan India atas produk ekspornya. Setelah berbulan-bulan menimbulkan ketegangan perdagangan antara AS dan India, Presiden Trump menindaklanjuti ancamannya untuk menghukum India karena memiliki tarif sangat tinggi.
Pada hari Senin (4/3), Trump memberi tahu Kongres bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk mengakhiri perlakuan istimewa untuk sejumlah barang India yang kini memasuki negara bebas pajak. Perubahan tidak akan berlaku setidaknya selama 60 hari, seperti dilansir di Washington Post.
Dalam sepucuk surat, Trump mengatakan India tidak akan lagi menerima keuntungan dalam program Generalized System of Preferences (GSP), yang ditujukan untuk mempromosikan perdagangan dari negara-negara berkembang. Hal yang sama juga akan diterapkan AS terhadap Turki.
Langkah ini menandai pertama kali pemerintahan Trump menargetkan apa yang dianggapnya praktik perdagangan tidak adil oleh India, negara yang telah diusahakan untuk ditumbuhkan sebagai mitra strategis. Tahun lalu, Trump memulai perang dagang dengan Cina, tetapi sekarang kedua negara dilaporkan mendekati kesepakatan untuk mengurangi perselisihan.
Trump tidak merahasiakan kekesalannya dengan kebijakan perdagangan India dan telah terpaku pada cukai yang dibebankan negara pada sepeda motor Harley-Davidson. Pada hari Sabtu, saat berpidato di Konferensi Tindakan Politik Konservatif, ia sekali lagi mengangkat topik tersebut.
"Ketika kami mengirim sepeda motor ke India, mereka mengenakan tarif 100 persen," kata Trump. "Ketika India mengirim sepeda motor kepada kami, kami tidak mengenakan biaya apa pun."
Klaim itu ternyata benar, meskipun Harley-Davidson telah memotong sebagian besar tarif dengan merakit motornya di India.
Keputusan untuk mengakhiri perlakuan istimewa India datang setelah berbulan-bulan pertikaian antara Amerika Serikat dan India mengenai perdagangan. Trump telah mengeluh tentang tarif tinggi India untuk barang-barang Amerika dan tentang defisit perdagangan AS dengan India, yang mencapai 27,3 miliar dolar AS pada tahun 2017, menurut Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR).
Sementara itu, India baru-baru ini mengumumkan perubahan pada aturan e-commerce yang dianggap merugikan raksasa Amerika seperti Walmart dan Amazon. "India tidak meyakinkan AS bahwa negara itu akan memberikan akses yang adil dan masuk akal ke pasarnya di berbagai sektor," kata USTR dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan keputusan untuk mengakhiri status perdagangan preferensial.
Tanggapan India telah dibungkam. Sekretaris Perdagangan India Anup Wadhawan mengatakan keputusan itu tidak akan memiliki dampak signifikan pada ekspor, menurut Asian News International. "Nilai ekonomi dari manfaat GSP sangat moderat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika