REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN memiliki cita-cita yang besar dengan memiliki satu layanan keuangan berbasis elektronik yang bisa dipergunakan di seluruh perusahaan badan usaha milik negara. Untuk mewujudkan itu, Kementerian BUMN menggabungkan sejumlah layanan fintech BUMN menjadi LinkAja sebagai penyedia layanan keuangan berbasis elektronik.
Salah satunya yang sudah dilakukan ujicoba melalui layanan TCASH yang merupakan platform layanan keuangan berbasis mobile pertama kali di Indonesia yang hadir sejak 1997. Penggabungan layanan keuangan berbasis elektronik milik perusahaan dibawah Kementrian BUMN menjadi LinkAja dinilai Kartika Sutandi, CFA Director of institutional Equity Sales CGS-CIMB Securities adalah langkah yang sangat baik.
Menurut Kartika, sudah seharusnya pemerintah hanya memiliki satu perusahaan keuangan berbasis elektronika. Seperti di Hongkong, pemerintah di sana hanya mengeluarkan satu kartu saja yaitu yaitu Octopus Card untuk melayani masyarakat dan turis yang hendak menggunakan public transport, berbelanja makanan, membeli tiket hiburan bahkan berbelanja. Di Singapura pemerintahnya juga memiliki satu kartu yaitu EZ-Link Card.
“Sudah saatnya pemerintah memiliki universal payment system seperti LinkAja. Di negara lain Octopus dan Ez Card sudah ada sejak lama sekali dan di negara tersebut hanya ada satu," kata Kartika di Jakarta, Rabu (27/2).
Di Indonesia, kata Kartika, e-money baru ada beberapa tahun yang lalu dan semua bank yang mengeluarkannya. Menurut Kartika, sebenarnya universal payment system lebih bagus kalau dikeluarkan pemerintah, karena banyak data yang bisa didapatkan dari penggunaan universal payment system ini dan sudah seharusnya pemerintah memiliki data tersebut.
"Sehingga dengan memiliki satu perusahaan layanan keuangan berbasis digital, pemerintah dapat memiliki data keuangan serta behavior masyarakat dan turis yang datang,” terang Kartika.
Selain itu dengan satu kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah, menurut Kartika akan terjadi efisiensi. Karena perusahaan BUMN tak perlu keluarkan CAPEX yang besar dan tidak perlu saling ‘membakar’ uang. Rencana LinkAja untuk masuk melayani pengguna jalan tol, transportasi publik milik negara, pembayaran BPJS dan SPBU Pertamina sudah sangat tepat.
“Jika penyedia layanan keuangan berbasis elektronik lainnya harus membakar uang untuk mendapatkan pengguna, LinkAja tidak perlu. Cukup dengan menjadi penyedia pembayaran di jalan tol, transportasi publik milik negara, BPJS dan SPBU Pertamina sudah sangat cukup. Masyarakat pasti akan menggunakan LinkAja. Pemerintah bisa membuat use case lebih mudah tanpa harus jor joran membakar duit,” ucap Kartika.
Manfaat lainnya dari kehadiran LinkAja menurut Kartika adalah dapat dijadikan salah satu alat bagi pemerintah menyalurkan dana bantuan. Baik bantuan langsung tunai maupun subsidi BBM.
Dengan menggunakan layanan LinkAja, pemerintah dapat membuat masyarakat yang tergolong unbanked menjadi banked. Sehingga kehadiran LinkAja bisa dipergunakan pemerintah untuk mengawasi penggunaan bantuan yang selama ini dikeluarkan pemerintah melalui dana APBN.
"Diharapkan dengan adanya LinkAja, kebocoran anggaran subsidi dapat diminimalkan. Selain itu dengan adanya LinkAja pemerintah bisa membuat kebijakkan subsidi yang tepat bagi warga negaranya,” kata Kartika.
Saat ini LinkAja memiliki berbagai fitur seperti bayar merchant, beli pulsa atau data, bayar beli di HP, belanja online dan berbagai uang. Nantinya LinkAja juga bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran di jalan tol, MRT, LRT, SPBU Pertamina, BPJS, pembayaran PDAM serta mikro insurance. Sehingga integrasi beragam layanan dari sisi teknologi dan perbankan akan semakin terwujud, akses masyarakat untuk menikmati fasilitas layanan unbanked juga akan semakin mudah, dengan dukungan kekuatan jaringan layanan telekomunikasi yang sudah terbukti kemampuannya dari keunggulan layanan TCash sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
