REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pihaknya masih mengemban pekerjaan rumah besar untuk membangun industri keuangan syariah nasional. Jokowi yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyebutkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara-negara lain yang lebih dulu mengembangkan industri keuangan syariah.
"Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, malah ekonomi syariah kita (pangsa pasar keuangan syariah) baru 5 persen," jelas Jokowi di hadapan 400 kiai dan habib yang diundang ke Istana Negara, Kamis (7/2).
Indonesia, ujar Presiden, masih kalau dibanding Malaysia yang mampu mengeruk pangsa pasar keuangan syariah hingga 23 persen, Arab Saudi hingga 51 persen lebih, dan Uni Emirat Arab dengan pangsa pasar keuangan syariah hingga 19 persen.
"Padahal Indonesia adalah pasar yang besar bagi ekonomi syariah. Kita kalah dengan Korea, Inggris Prancis. Ini yang harus diperbaiki," kata Jokowi.
Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia memiliki modal besar dalam hal ukuran pasar Muslim, dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87 persen dari 250 juta penduduk. Meski begitu, Presiden mengaku tidak mudah untuk mengembangkan pasar syariah di Indonesia dan perlu berbagai terobosan. KNKS nantinya akan berperan sebagai jembatan antara pemerintah dengan para ulama untuk memperluas pangsa pasar keuangan syariah.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari 2011 hingga Juli 2016 menunjukkan, setelah mampu tumbuh 47,6 persen dan 49,2 persen pada 2010 dan 2011, aset perbankan syariah justru turun menjadi 34,1 persen dan 24,2 persen pada 2012 dan 2013, dan 13 serta 9 persen pada 2014 dan 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
