REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia usaha berkomitmen mengimplentasikan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam menjalankan bisnisnya. Dari 17 tujuan SDGs, salah satu tujuan yang akan diterapkan mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
SDGs merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan bumi. Pada prinsipnya, pembangunan yang berkelanjutan harus mengedepankan tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Chairman Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Sihol Aritonang mengatakan, belasan perusahaan besar telah berikrar untuk menerapkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Sejumlah perusahaan itu antara lain PT APP Sinarmas, PT Hero Supermarket Tbk, PT RAPP, dan PT L’Oreal Indonesia, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.
Sihol menjelaskan, komitmen dunia usaha tersebut dibacakan pada pertemuan tingkat tinggi tentang "Membangun Komitmen dan Tindakan Kolaboratif untuk Greenlifestyle demi Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan" di Jakarta, Kamis (31/1). Pelaksanaan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab merupakan tujuan nomor 12 SDGs.
"Untuk mendukung tujuan tersebut, IBCSD telah mengembangkan inisiatif Program Greenlifestyle untuk mendorong sektor swasta mengubah pola pikir dan sistemnya guna mewujudkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan," kata Sihol dalam siaran pers, Kamis (31/1).
Pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dilakukan sektor swasta dengan mempromosikan pengadaan sumber daya berkelanjutan, melakukan pengembangan kapasitas untuk produksi berkelanjutan, pendidikan dan promosi untuk menggunakan produk yang berkelanjutan (menciptakan pasar yang bertanggung jawab), serta advokasi untuk perbaikan kebijakan dan standar.
"Intinya, konsumsi dan produksi berkelanjutan dapat dicapai oleh dua gerakan kolaboratif, yaitu melengkapi kapasitas rantai pasokan internal untuk mengadopsi prinsip berkelanjutan (hulu) dan mendidik konsumen untuk memilih produk 'hijau'," katanya.
Dia menambahkan, upaya dunia usaha ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau diyakini menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial, khususnya untuk generasi mendatang.
"Karenanya peran swasta bersama pemangku kepentingan lain dalam menciptakan iklim kolaborasi akan memberikan dampak yang besar bagi pola konsumsi dan produksi berkelanjutan," ujar dia.
Advertisement