REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menjabarkan capaian bersama lintas sektor dalam pembangunan pertanian selama 2015-2018. Capaian itu antara lain terjaganya inflasi bahan makanan/pangan, bahkan turun sangat signifikan dari 10,57 persen menjadi 1,26 persen pada 2017.
“Nilai ekspor komoditas pertanian juga naik menjadi Rp 1.360 triliun atau naik 29,7 persen, begitu juga nilai investasi sektor pertanian meningkat 110 persen atau Rp 94,2 triliun. Semua ini tentu berdampak pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yang meningkat tajam sekitar 47,2 persen mencapai Rp 1.375 triliun," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, mewakili Menteri Pertanian pada Diskusi Panel di Gedung Tri Brata Jakarta Selatan, Rabu (30/1).
Agung juga menjelaskan, Kementan bersama Satgas Pangan Mabes POLRI dan stakeholder lain turut berperan memberantas mafia pangan. "Terdapat sekitar 782 kasus mafia pangan dengan 409 orang sebagai tersangka dan 21 perusahaan di blacklist," ujar Agung.
Agung menambahkan, kinerja Satgas Pangan sangat berhasil dan membuat stabilitas pasokan dan harga pangan pokok/strategis stabil dan aman.
"Keberhasilan ini diakui semua pihak, baru pertama kali dalam sejarah khususnya menjelang, selama dan paska pelaksanaan Hari-hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri harga pangan pokok/strategis sangat stabil, bahkan ada beberapa komoditas yang cenderung turun," tambah Agung.
Sepakat dengan pandangan narasumber lain, Agung mengamini stabilitas pasokan dan harga pangan harus dijaga bersama antar kementerian dan lembaga. Ia menjabarkan berbagai tantangan dan permasalahan secara makro yang dihadapi dalam pembangunan pertanian.
“Alih fungsi lahan pertanian ke non perhatian sangat tinggi, sekitar 100 ribu hektar per tahun. Perubahan iklim yang ekstrim baik kekeringan atau curah hujan yang tinggi, serta masih banyaknya infrastruktur pertanian yang rusak seperti jaringan irigasi juga menjadi tantangan dalam memproduksi pangan nasional," kata Agung.
Hal lain seperti kepemilikan lahan petani yang sempit, rata-rata hanya 0,3 hektare, pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi, meningkatnya trend urbanisasi sehingga pemuda tidak betah tinggal di desa yang berdampak pada umumnya petani berusia lebih dari 50 tahun akan menjadi tantangan pembangunan pertanian ke depan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Agung, diperlukan berbagai terobosan kebijakan, misalnya pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian, dimana Kementerian Pertanian saat ini memiliki Program “Serasi”atau Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani dengan target 500 ribu hektare di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.
“Perkembangan ilmu dan teknologi juga harus dikembangkan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, misalnya penggunanaan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor, combine harvester, dryer, dan lainnya yang akan mendukung efisiensi petani dalam memproduksi bahan pangan," ujar Agung.
Diskusi Panel yang dihadiri para pejabat utama Polri serta Kapolda seluruh Indonesia ini, juga menghadirkan narasumber Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Direktur Utama Perum Bulog, dan Ketua Satgas Pangan Mabes Polri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
