REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, tantangan terberat untuk meningkatkan kinerja ekspor tahun ini adalah tren proteksionisme negara. Setelah Amerika dan India, kini giliran Filipina yang terlihat akan melakukan proteksi dari komoditas Indonesia, terutama minyak sawit.
Bhima menjelaskan, melalui Kementerian Pertaniannya, Filipina memprotes terhadap kondisi defisit perdagangan dengan Indonesia yang semakin melebar. Salah satunya karena minyak sawit yang diekspor ke Filipina. "Meski belum tahu bentuk protesnya seperti apa, gelombang proteksionisme sudah mulai terasa," ujarnya dalam diskusi Ekonomi Indonesia Pasca Pilpres 2019 di Jakarta, Senin (28/1).
Dari data yang ada, porsi ekspor kelapa sawit Indonesia ke Filipina memang tidak sampai satu persen dibanding dengan pasar keseluruhan. Artinya, pengaruh proteksi Filipina kecil dan posisi daya tawar Indonesia masih tinggi.
Akan tetapi, Bhima menambahkan, bukan berarti Indonesia dapat pasrah menerimanya. Yang dicemaskan adalah gelombang proteksionisme terus ada dan berpotensi meluas sampai ke negara ASEAN apabila tidak segera ditangani pemerintah, khususnya ke tujuan ekspor sawit.
Bhima mengatakan, pemerintah dan pengusaha patut mengkhawatirkan kondisi tersebut. Sebab, proteksionisme memberikan implikasi terhadap pembatasan ekspor komoditas dari Indonesia. "Secara langsung dan tidak langsung, akan melambatkan kinerja ekspor kita," ujarnya.
Salah satu solusi yang ditawarkan Bhima adalah pemerintah harus segera meyakinkan kepada Filipina bahwa sikap proteksionisme hanya akan merugikan pengusaha lokal dan konsumen. Sebab, harga minyak sawit Indonesia lebih terjangkau bagi masyarakat sana dibanding dengan minyak nabati lain.
Selain itu, Bhima menambahkan, komoditas Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri pengolahan produk turunan kelapa sawit. Apabila pemerintah melakukan proteksi, dikhawatirkan industri setempat akan mengalami kekurangan bahan baku.
Upaya lain yang perlu dilakukan adalah melakukan negosiasi dagang. Bhima mencontohkan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Pakistan beberapa waktu lalu. "Saat itu, kita membuka lebar jeruk kino dari Pakistan untuk masuk ke Indonesia ketika mereka komplain dengan kondisi neraca perdagangan yang defisitnya semakin lebar," katanya.
Bhima mengatakan, saat ini, pemerintah dapat melakukan studi dan mencari informasi mengenai komoditas berpotensi dari Filipina yang selama ini menghadapi hambatan masuk. Komoditas tersebut bisa mendapatkan bea masuk nol persen atau kemudahan lain sebagai pertukaran win-win solution dan meredakan tensi perang dagang.
Bhima mengakui, saat ini, harga komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit memang sudah mulai pulih. Kinerja pemerintah dalam menyerap over supply kelapa sawit untuk B20 dan rencana pemanfaatan karet sebagai bahan baku aspal akan berdampak positif. "Tapi, kalau efek proteksi dagang terus terjadi, pick up (kenaikan) harga komoditas terus berjalan lambat," tuturnya.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memasang target pertumbuhan sektor industri agro sebesar 7,1 persen pada 2019. Target itu lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu sekitar 6,93 persen.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memaparkan kinerja positif dari beberapa subsektor industri agro. Di antaranya, industri pengolahan crude palm oil (CPO). Sebagai dampak program implementasi B-20, pertumbuhan pasar domestik produk hilir sebesar 6,5 persen serta ekspor produk pangan dan biofuel kelapa sawit tumbuh hingga 7,4 persen.
Saat ini, Airlangga menjelaskan, rasio ekspor produk hilir di industri CPO sebesar 80 persen dibandingkan produk hulu. "Investasi mencapai 1,2 miliar dolar AS dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 2.000 orang dan 32.000 tenaga kerja tidak langsung," tuturnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
