REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menginvestasikan langsung potensi dana haji yang tersedia pada 2018 sebesar Rp 114 triliun pada sektor penerbangan dan katering. Investasi langsung ini sekaligus untuk peningkatan pelayanan jamaah haji Indonesia.
"Fokus kami investasi langsung untuk jamaah. Kami tetap amanah untuk alokasi dana semata-mata untuk umat. Jadi, tidak ada satu sen pun untuk infrastruktur," kata Kepala BPKH Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis (24/1).
Investasi tersebut fokus di Indonesia dan Arab Saudi. Di bidang penerbangan, BKPH akan bekerja sama dengan Garuda Indonesia dan sementara di Arab Saudi fokus untuk investasi hotel dan katering.
Selain itu, sejumlah kerja sama juga akan dilakukan di sektor lain, seperti dengan Pertamina untuk bahan bakar pesawat yang mengangkut calon jamaah haji.
Anggito mengatakan, investasi sektor penerbangan dan katering tersebut diupayakan secepatnya bisa terealisasi. Tapi, jika pada musim haji 2019 belum tercapai kerja sama di sektor itu, upayanya masih akan terus dilanjutkan karena merupakan kebutuhan.
Lebih lanjut, Anggito menuturkan, target pengelolaan dana haji pada 2018 melampaui target BPKH. Dari rencana awal ditargetkan Rp 111,8 triliun, realisasinya mencapai Rp 114 triliun.
Pada 2019 BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp 121 triliun dengan komposisi 50 persen di BPS-BPIH dan 50 persen di investasi. BPKH memastikan pelaksanaan pembiayaan yang disalurkan sebesar 7 triliun berjalan di 2019 dan pada 2020 komposisi penempatan dana di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) adalah 30 persen.
Biaya operasional haji 2019 diperkirakan antara Rp 6,5 triliun sampai Rp 6,8 triliun. Sekitar 500 juta dolar AS akan dialokasikan dalam bentuk valas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika