REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berhasil menekan angka pemotongan betina produktif hingga mencapai 12.209 ekor pada 2018 secara nasional. Hal tersebut dikatakan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, Syamsul Ma’arif dalam Koordinasi dan Advokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif yang digelar 23-25 Januari 2019 di Hotel Sahira, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Syamsul Ma’arif, jumlah penurunan pemotongan betina produktif tersebut turun 47,10 persen jika dibandingkan dengan pemotongan pada 2017. Ia menyebut, capaian ini menggembirakan karena angka penurunannya telah jauh melampaui target yaitu penurunan sebesar 20 persen dari pemotongan betina produktif pada 2017.

“Potensi ekonomi yang berhasil diselamatkan dari kegiatan pencegahan pemotongan betina produktif ini tidak kurang dari Rp160 miliar,” ujarnya.

Syamsul menambahkan, tren penurunan angka pemotongan betina produktif ini mulai terlihat pada semester II pada 2017, setelah dilakukan sosialisasi, pengawasaan dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim terpadu. “Tim Terpadu ini terdiri dari personil dari pusat (Ditjen PKH Kementan), Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) kerjasama dengan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian RI,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kerja sama dengan Baharkam Polri diilakukan karena pengendalian pemotongan betina produktif sangat kental dengan aspek penegakan hukum. “Kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dengan pihak Kepolisian cukup efektif dalam menekan laju pemotongan sapi/kerbau betina produktif,” kata dia.

Kementan Perluas Wilayah Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Syamsul mengatakan, pada 2017 kegiatan pengendalian betina produktif difokuskan di 17 provinsi di 40 kabupaten/kota yang angka pemotongan betina produktifnya cukup tinggi.  Untuk 2018, kegiatan ini dilaksanakan di 17 provinsi yang sama pada 41 kabupaten/kota target ditambah dengan sosialisasi di 17 Propinsi lainnya.

“Melihat progress penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif yang cukup signifikan, maka tahun ini kita akan lebih intensifkan lagi kegiatan dengan menambah lokasi target pengendalian,” tutur Syamsul.

Menurut Syamsul, kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif pada 2019 dilaksanakan di 32 provinsi di 80 kabupaten/kota target. “Kita berharap dengan intensifnya kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan akan dapat menekan laju pemotongan, sehingga dapat menyelamatkan ternak betina produktif sebagai target aseptor IB dan menyelamatkan pedet dari ternak betina bunting,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini terus melakukan upaya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani melalui program percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau nasional melalui program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab).

Syamsul mengungkapkan, pengendalian pemotongan betina produktif merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung Upsus Siwab  (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting). Sebab pemotongan betina produktif masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari ISIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) dalam empat tahun terakhir pemotongan betina produktif rata-rata diatas 22 ribu ekor tiap tahunnya.

Menurut Syamsul, tingginya pemotongan betina produktif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program Upsus SIWAB yaitu dengan mengurangi akseptor dan betina bunting. “Sapi betina produktif ini adalah mesin-mesin produksi untuk mempercepat peningkatan populasi sapi di Indonesia, sehingga harus kita cegah pemotongannya,” tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika