REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemkab Sleman dinilai sukses melakukan pengelolaan dana desa. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Helmizar, saat kunjungan Dinas PMD Kabupaten Sleman.
Penilaian itu diberikan berdasarkan data yang telah dihimpun Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Realisasi pengelolaan dana desa pada 2015-2017 Kabupaten Sleman mencapai rata-rata angka 100 persen.
Helmizar mengungkapkan, dari data itulah PKAKN Setjen dan Badan Keahlian DPR melakukan kunjungan ke Kabupaten Sleman. Tujuannya, mencari informasi dan data jelas mengenai pengelolaan dana desa.
Ia menyebut, di Kabupaten Sleman terdapat empat desa yang masuk dalam kategori terbaik realisasi pengelolaan dana desa. Ada Desa Purwomartani, Tamanmartani, Selomartani dan Desa Sinduadi.
Empat desa itu akan dilakukan kajian serta singkronisasi data dari yang telah dihimpun BPK dengan apa yang terjadi di lapangan. Hasil kajian ini akan mereka analisis dan dibuat satu buku masalah dana desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kabupaten Sleman, Priyo Handoyo menuturkan, Kabupaten Sleman memang mendapat Indeks Desa Membangun (IDM) yang masuk kategori terbaik. Empat desa Kabupaten Sleman masuk 100 desa terbaik.
Menurut Priyo, terdapat beberapa indikator yang bisa mencerminkan kategori itu. Selama ini, Pemkab Sleman telah melakukan koordinasi yang terbilang baik dengan pendamping desa.
Mereka telah pula menjaga koordinasi yang baik dengan inspektorat sebagai fungsi pengawasan. Selain itu, kerja sama dijalin dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Kejaksaan.
"Sehingga, mudah-mudahan formulasi mulai dari perencanaan kemudian pelaksanaan sampai evaluasi bisa lebih baik untuk ke depan," kata Priyo.
Beberapa indikator yang telah direalisasikan empat desa terbaik di Kabupaten Sleman sendiri mulai pembangunan prasarana jalan poros desa untuk akses distribusi ekonomi, drainase, pengelaan dan pembinaan PAUD.
Ada pula pembinaan dan pelatihan bagi kelompok miskin, pelatihan dan pembinaan kelompok tani, serta instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Selain itu, Priyo menilai, saat ini Inspektorat Kabupaten Sleman telah membuka jalur konsultasi.
Konsultasi bagi desa-desa yang masih ragu dalam pelaksanaan kegiatan. Baik proses perencanaan maupun pengadministrasian sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika