REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Erani Yustika, membantah analisis calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal ancaman bangkrutnya sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Erani menyebut, justru pemerintahan saat ini menempatkan BUMN sebagai salah satu fokus pengelolaan demi mendorong perekonomian nasional. BUMN juga dianggap punya peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan penerimaan negara.

"Sepanjang 2018, kinerja BUMN kian membaik," jelas Erani, Selasa (15/1).

Kementerian BUMN, ujar Erani, mencatat bahwa aset BUMN mengalami peningkatan dari Rp 4.577 triliun menjadi Rp 7.817 triliun sepanjang 2018 lalu. Laba BUMN juga tercatat naik dari Rp 148 triliun menjadi Rp 218 triliun pada 2018. Sementara pajak dan dividen dari BUMN kepada negara tercatat ada Rp 218 triliun menjadi Rp 260 triliun pada 2018.

Soal tudingan risiko pailit kepada Garuda Indonesia, Erani juga punya data untuk membantahnya. Menurutnya, secara umum performa Garuda Indonesia menunjukkan perbaikan. Laporan keuangan yang dirilis menunjukkan sepanjang Januari-September 2018 pendapatan usaha naik 3,5 persen (yoy) menjadi 3,21 miliar dolar AS. Sementara itu, kerugian akibat pelemahan nilai tukar rupiah mencapai 52,32 juta dolar AS, naik dari 16,03 juta dolar AS pada periode Januari-September 2017.

Garuda Indonesia, lanjut Erani, memproyeksi laba perusahaan (di luar pajak) mencapai Rp 1 triliun. Selain itu, Garuda Indonesia Group juga mengelola Sriwijaya Air melalui kerjasama operasional (KSO) bersama Sriwijaya Air Group.

"Hal ini menunjukkan bahwa Garuda Indonesia tetap menjadi yang terbaik dan terpercaya. Berbagai penghargaan di level nasional dan internasional pun diperoleh Garuda Indonesia," kata Erani.

Selain Garuda, PLN juga sempat disentil oleh Prabowo. Erani menjelaskan bahwa pendapatan usaha PLN menurut data sepanjang Januari-Juni 2018 mengalami kenaikan 7,43 persen (yoy). Pada periode yang sama, laba sebelum pajak PLN mencapai Rp 1,83 triliun. Angka tersebut sudah mengkalkulasi kerugian nilai tukar sekitar Rp 11,57 triliun.

"Faktor lain yang harus diperhatikan dalam adalah bagaimana peranan BUMN yang semakin meningkat, seperti BBM Satu Harga' oleh Pertamina," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika