REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan membuka lahan pemukiman transmigrasi di 10 provinsi seluas 1.334,33 hektare untuk penempatan 1.465 KK pada tahun 2019. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) M.Nurdin mengatakan banyak hal yang sudah diperoleh dari program transmigrasi. Contohnya, terakumulasinya sertifikat tanah yang mencapai hampir 72 ribu bidang sertifikat.
Selanjutnya, ada penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi sebanyak 1465 KK di 22 lokasi dan 167 lokasi yang menjadi target UPT dan 22 KTM. Juga, terbentuknya 153 kawasan dan 20 KPB. Nurdin mengatakan, kerja nyata pembangunan transmigrasi turut mengembangkan Kawasan menjadi desa, kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi.
Dia mengatakan ada tiga program utama transmigrasi untuk tahun 2019. Pertama, revitalisasi semua sarana prasarana yang ada di daerah untuk dimaksimalkan terutama revitalisasi lahan utama agar produktivitasnya meningkat. Merehab jalan, jembatan, jaringan irigasi, pintu air agar membangun embung, dan menunjang program prukades sehingga produktivitas meningkat.
Kedua, program kemitraan, dari 15,6 triliun, sekarang menjadi 16,9 triliun investasi dari program transmigrasi. Beberapa sudah dilakukan groundbreaking tanam perdana di salah satu kecamatan di Merauke untuk Suku Marind dan Suku Jenan kurang lebih 300 KK.
“Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), dari target 144 kawasan tersebut, sepanjang 2015-2018 telah tercapai sebanyak 153 kawasan, dan target berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sudah tercapai sepanjang 2015-2018,” ujar dia, Kamis (27/12).
Dia melanjutkan, realisasi penyerapan akhir anggaran 2018 kegiatan PKTrans dan PKP2Trans rata-rata 93 persen. Rencana kerja PKP2Trans di 2019 akan melakukan pembukaan lahan, kemudian pembangunan jalan, jembatan, rumah transmigrasi dan SHB, fasilitas umum, drainase. Sedangkan PKTrans melakukan pengembangan dalam melengkapi di UPT yang dibina 5 tahun, melengkapi sarana prasarana, kegiatan ekonomi, kesehatan, dan sertifikat tanah.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengapresiasi atas target-target yang sudah dijalankan dalam program ketransmigrasian. Dia senang karena target transmigrasi sudah terlampaui semuanya dan ini karena kerja sama dan kerja keras pegawai transmigrasi di Kemendes PDTT dan dinas transmigrasi di daerah.
“Kerja keras kita membantu mempercepat penderitaan dari 27 juta orang miskin yang ada di Indonesia, dari 27 juta orang yang mereka harus ambil air saja 3 jam, jadi kita kerja lambat saja sudah memperpanjang kesengsaraan mereka, apalagi kalau hak mereka kita rampas, itu kita zhalim,” katanya.
Dia mengungkapkan bisnis model trasnmigrasi kini berbeda dari masa lalu. Kalau masa lalu memindahkan dari daerah padat ke daerah miskin, tuntutannya sekarang beda. Kalau sekarang bangun transmigrasi tidak hanya berikan sawah, cangkul, bibit, jadup, sekarang tuntutannya sudah beda, kita sediakan pascapanen, sehingga mereka tidak kesulitan menjual produknya sehingga mereka tidak ada pilihan untuk kembali ke kota jadi buruh dll.
Menurutnya, harus diakui kalau transmigrasi juga menyisakan persoalan, ternyata masyarakat pendatang karena etos kerjanya lebih kuat lebih cepat majunya dari masyarakat lokal, itu menimbulkan kesenjangan, dan kesenjangan bisa menimbulkan gejolak sosial.
“Nah hal-hal demikian yang kita evaluasi karenanya model trasnmigrasi kita ubah. Pertama, transmigrasi yang kita lakukan adalah transmigrasi lokal, memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bisa mendapatakn kesempatan, setelah masyarakat lokalnya terakomodasi baru kita bawa masyarakat dari daerah lain yang lebih padat untuk membantu. Makanya beberapa daerah masih kita berlakukan moratorium untuk transmigrasi," ujar dia.
Ia melanjutkan, sebagian besar anggran didekontrasikan ke daerah-daerah. Keberanian politik seperti ini desa tidak akan bisa independent, kalau daerah tidak kita berikan bisnis modelnya, tidak akan berubah karena yang paling tahu di daerah adalah daerah itu sendiri.
“Transmigrasi punya peran yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan. Dalam mempercepat proses pembangunan transmigrasi melibatkan K/L lain, dunia usaha dan perbankan. Investasi pascapanen swasta di daerah-daerah mencapai 47 Triliun di kawasan perdesaan dan 16,9 Triliun di kawasan transmigrasi,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
