REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden RI pasangan nomor urut 01, Ma'ruf Amin meminta sejumlah pihak tidak nyinyir atas prestasi pemerintahan Jokowi mengambil alih Freeport. Yang dimaksudnya adalah para lawan politik pemerintah. Dengan alasan pembelian saham itu didanai oleh utang.

Menurut Kiai Ma'ruf, utang dalam bisnis itu adalah hal biasa. Bahkan dalam kadar tertentu, bisnis mewajibkan adanya utang sebagai bagian dari aset. Yang penting, utang itu diambil untuk sesuatu yang bisa dikembangkan secara produktif, seperti tambang Freeport itu.

"Jadi saya kira pengambilalihan saham Freeport ini justru harus diberi penghargaan. Jangan dinyinyiri oleh isu-isu yang sebenarnya tak perlu," ujar Kiai Ma'ruf, Sabtu (22/12)

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia telah resmi menjadi milik Indonesia. Presiden menjelaskan kepemilikan saham ini sah dimiliki pemerintah Indonesia pascaserangkaian proses divestasi saham.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri terkait, dari Dirut Inalum dan dari CEO dan dirut PT Freeport McMoRan, disampaikan bahwa sham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (21/12).

Baca juga, Jokowi: Mayoritas Saham Freeport Kini Milik Indonesia.

Jokowi menjelaskan, kepemilikan saham mayoritas ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Jokowi mengatakan, dengan menjadi pemilik saham mayoritas dan perubahan kontrak dari yang semula Kontrak Karya menjadi IUPK akan memberikan manfaat penerimaan negara yang lebih besar untuk negara.

"Nantinya, income pendapatan, pajak maupun nonpajak, royalti akan lebih besar dan lebih baik. Saya kira ini yang kita tunggu," ujar Jokowi

Ikuti Whatsapp Channel Republika