REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian dinilai telah berupaya optimal guna mencetak sawah baru. Namun mengalami beberapa kendala sehingga luasannya belum mampu mengimbangi konversi lahan sawah ke penggunaan lain.

Hal itu dikemukakan Dekan Fakultas Pertanian IPB Suwardi, Jumat (14/12). Suwardi menyebutkan, kendala yang dihadapi Kementerian Pertanian ketika melakukan usaha cetak sawah baru adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah.

Misalnya seperti di Papua, ucap Suwardi, untuk mencetak sawah baru di lahan yang tepat namun di lokasi tersebut ternyata tak ada SDM."Jika mendatangkan SDM dari luar pulau (Papua) akan menimbulkan persoalan sosial," ujar Suwardi.

Kendala lain yang dihadapi Kementerian Pertanian ketika ingin mencetak sawah baru, seperti terjadi di Sumatera dan Kalimantan akibat sifat tanah yang asam, kekurangan sarana irigasi serta kesuburannya rendah. "Jika diarahkan pengembangan cetak sawah baru ke lahan rawa, kendalanya genangan air yang menghambat pertumbuhan padi sawah," kata Suwardi.

Oleh sebab itu, Suwardi mengungkapkan, kurang seimbangnya konversi lahan ke penggunaan lain dengan cetak sawah baru, termasuk menurunnya luasannya bukan sebab tak adanya program di Kementerian Pertanian. Namun disebabkan program yang disusun Kementerian Pertanian mengenai cetak sawah baru terkendala beberapa faktor alam maupun SDM.

Suwardi juga beranggapan bahwa program cetak sawah yang dikerjakan Kementerian Pertanian tidak akan mengganggu kinerja pembangunan lainnya. Justru Suwardi menilai, dapat saling memperkuat antara cetak sawah baru dengan pembangunan. Oleh sebab itu sinergi Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR amat penting guna mendorong pembangunan pedesaan berbasis sawah.

Menyoal program cetak sawah, Suwardi menuturkan, kementerian lain juga tampak serius menggarap program tersebut. Misalnya saja Kementerian BUMN yang mencoba membuka sawah baru dengan harapan ke depannya menguntungkan setelah padi berproduksi.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menuding program cetak sawah baru yang dilakukan Kementerian Pertanian tak mampu menuntaskan masalah terus berkurangnya area persawahan setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak meyakini program Kementerian Pertanian sejak tahun 2013 yang mencetak sawah baru sebanyak 60 ribu hektare per tahunnya sebab dinilai jauh dari realisasi

Ikuti Whatsapp Channel Republika