REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan  penanganan kerawanan pangan dan gizi. Informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA).

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi mengatakan, berdasarkan FSVA 2018 diketahui, terdapat peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten. Kabupaten rentan pangan yang naik peringkat sebanyak 75 kabupaten (19%). Sedangkan, kabupaten tahan pangan yang naik peringkat sebanyak 102 kabupaten (26%).

"Ini capaian luar biasa yang harus terus kita tingkatkan melalui berbagai program untuk meningkatkan ketahanan pangan wilayah," kata Agung dalam sosialisasi FSVA di Kantor BKP, Rabu (12/12).

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis berdasarkan hasil analisis data indikator  kerentanan terhadap kerawanan pangan. BKP Kementan telah menerbitkan peta tersebut sejak 2005, dengan tujuan untuk menyediakan informasi situasi ketahanan pangan secara terintegrasi sekaligus menjadi alat kesiapsiagaan terhadap situasi kerentanan rawan pangan.

Peta ini menggambarkan  wilayah mana saja yang kondisinya sangat rentan mengalami rawan pangan, dengan warna merah tua hingga warna hijau tua untuk wilayah yang paling tahan pangan. Status ketahanan pangan  dikelompokkan dalam enam kelompok warna : tiga warna merah untuk menandakan daerah yang rentan rawan pangan, dan tiga warna hijau untuk daerah-daerah yang tahan pangan sesuai dengan tingkatnya.

Agung menjelaskan, FSVA dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi,  baik di tingkat pusat dan daerah dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan.

“BKP memanfaatkan FSVA sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU), Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)," ujar Agung.

Peta FSVA juga digunakan sebagai rujukan penanganan program oleh Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Sosialisasi FSVA dihadiri oleh Tim FSVA Nasional, Pejabat lingkup Badan Ketahanan Pangan serta Petugas yang menangani ketahanan pangan di tingkat Provinsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika