Sabtu 01 Dec 2018 01:09 WIB

Pemerintah Teken Kontrak Paket 2 Pelabuhan Patimban

Proyek Pelabuhan Patimban diproyeksikan dimulai pada akhir 2019.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Andri Saubani
Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Perusahaan Joint Venture Kontraktor menandatangani kontrak paket 2 Pembangunan Pelabuhan Patimban bertempat di Ruang Sriwijaya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jumat (30/11).
Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla
Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Perusahaan Joint Venture Kontraktor menandatangani kontrak paket 2 Pembangunan Pelabuhan Patimban bertempat di Ruang Sriwijaya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jumat (30/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah saat ini sudah menadatangani kontrak paket 2 Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengatakan penandatanganan tersebut dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pelabuhan Patimban Paket 2 Wahyu Trihadi dan perwakilan Perusahaan Kontraktor Joint Venture Motohiro Okamoto, Jumat (30/11).

Agus menjelaskan, kontrak paket 2 Pelabuhan Patimban meliputi pekerjaan pembangunan pemecah gelombang dan pembangunan dinding laut. Begitu juga dengan pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Patimban.

“Nantinya pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh perusahaan kontraktor Joint Venture yang terdiri dari Toyo Construction Co Ltd, PT. Adhi Karya (Persero)Tbk, dan Wakachiku Construction Co. Ltd,” kata Agus, Jumat (30/11).

Untuk selanjutnya, Agus mengharapkan pengerjaan paket 2 Pelabuhan Patimban tersebut dapat segera dikerjakan. Sebab, menurut Agus rencana soft opening Pelabuhan Patimban diharapkan dapat dilaksanakan pada Agustus atau paling lambat menjelang akhir 2019.

Agus meminta pekerjaan Paket 2 Pelabuhan Patimban dapat dikerjakan dengan kualitas standar Jepang. “Saya yakin kontraktor Jepang dapat bekerja dengan cepat dan efisien dalam melaksanakan proyek,” tutur Agus.

Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibuat untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan. Dengan begitu dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan. Serta menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement