REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk membangun daerah tertinggal dan perbatasan melalui penyiaran. KPI menilai kerjasama dengan Kemendesa PDTT sangat tepat untuk membuka wilayah perbatasan dan tertinggal melalui informasi yang tepat dan terarah terutama bagi para investor.
Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, selama ini informasi mengenai daerah-daerah tersebut kurang banyak diketahui. Padahal, dia meyakini sumber daya dan peluang usaha di daerah tersebut sangat banyak dan terbuka.
"Kita membutuhkan informasi lengkap dan akurat yang bisa memberikan arahan kepada para investor untuk dapat masuk ke wilayah tersebut. Apa-apa saja kelebihan dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, baik itu berupa budaya, wisata dan lainnya. Ini perlu diketahui orang banyak," katanya, di kantor Kemendes PDTT, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (12/11).
Yuliandre mengatakan, KPI menyediakan ruang apresiasi atau penghargaan bagi lembaga penyiaran yang memiliki perhatian terhadap wilayah perbatasan dan tertinggal dalam Anugerah KPI. Upaya itu dilakukan KPI agar lembaga penyiaran memiliki perhatian besar terhadap daerah-daerah tersebut.
"Kami sisipkan untuk daerah tertinggal dan perbatasan di Anugerah KPI. Ini jadi pertanyaan dari lembaga penyiaran karena mereka liat unik. Kami sesungguhnya ingin mengarahkan ini agar ada perhatian dari lembaga penyiaran. Kita ingin memancing mereka membuat program-program dari perbatasan dan daerah tertinggal," jelas Andre.
Sementara itu, Plt Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Aisyah mengatakan, pihaknya tertarik dengan adanya penghargaan terhadap lembaga penyiaran yang memiliki perhatian terhadap daerah perbatasan dan tertinggal di Anugerah KPI. Hal ini sesuai dengan konsen pihaknya yang ingin memajukan daerah-daerah tersebut.
"Tugas pokok dan fungsi kami adalah daerah-daerah karakteristik seperti daerah perbatasan, tertinggal, daerah rawan bencana, daerah rawan pangan dan daerah pasca konflik. Ada sekitar 122 daerah yang tertinggal. Kami menyediakan sarana dan prasarana mendasar di daerah perbatasan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika