REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sudah menandatangani kontrak jasa konsultan pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo mengatakan penandatanganan kontrak paket delapan dilakukan dengan perusahaan joint venture konsultan supervisi dan desain pada Senin (12/11).
Agus menjelaskan paket yang ditandatangani tersebut untuk jasa konsultansi supervisi dan desain Pelabuhan Patimbang. “Ini untuk pembangunan fasilitas pelabuhan untuk proyek Pembangunan Patimban tahap pertama,” kata Agus, Senin (13/11).
Penandatanganan dilakukan antara PPK Konsultan Pembangunan Pelabuhan Patimban Andilas Putra Asmara bersama perwakilan perusahaan konsultan Joint Venture Yasunori Hasegawa. Agus mengharapkan perusahaan anggota konsorsium konsultan tersebut dapat memperlancar proyek pembangunan Pelabuhan Patimban secara keseluruhan.
Pemerintah menargetkan Pelabuhan Patimban dapat beroperasi pada 2019. Nantinya Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan peti kemas dan kendaraan bermotor yang diangkut menggunakan kapal feri Ro-Ro. Pelabuhan Patimban juga akan didukung area sarana penunjang untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 hektare.
Agus mengatakan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban harus memperhatikan berbagai regulasi, kualitas, dan kebutuhan masyarakat secara umum. “Diharapkan ke depan Pelabuhan Patimban akan meningkatkan daya saing logistik nasional,” tutur Agus.
Sementara itu, perusahaan konsultan Joint Venture tersebut terdiri dari tiga perusahaan Jepang. Ketiga perusahaan tersebut yaitu Oriental Consultan Global Co Ltd, Ides Inc, dan Nippon Koei Co Ltd. Selanjutnya ketiga perusahaan Jepang tersebut bekerja sama dengan tiga perusahaan konsultan Indonesia yaitu PT Raya Konsult, PT Rayasurverindo Tirtasarana, dan PT Indra Karya (Persero).
Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani sekitar 3,5 juta teus peti kemas dan 600 ribu kendaraan bermotor. Pada Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5,5 juta teus dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7,5 juta teus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika