REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian berupaya menggenjot ekspor hasil pertanian. Salah satu yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi SDM Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dalam melaksanakan pendampingan penerapan manajemen sistem mutu oleh pelaku usaha, verifikasi dan pengawasan penerbitan Health Certificate dan registrasi rumah kemas. 

“Jumlah PMHP saat ini tidak lebih dari 500 orang, dengan sebaran yang belum merata, kita akan buat rencana pengembangan pejabat fungsional ini dengan memanfaatkan adanya inpassing sampai tahun 2021 menjadi 1500,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, pada acara pembukaan workshop Fungsional PMHP di Bogor, Selasa (31/10).

Menurut Agung, saat ini tantangan dan isu keamanan dan mutu pangan segar hasil pertanian semakin meningkat. Untuk itu, para petugas selain jumlah, juga perlu terus ditingkatkan kompetensinya.

“Ini merupakan bukti komitmen BKP sebagai pembina teknis PMHP,” ujar Agung.

Meski jumlah PMHP belum ideal sebagaimana disinggung Agung, namun kinerja PMHP ini cukup membanggakan. Hal itu terlihat dalam pengembangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKPP) baik di tingkat Pusat maupun daerah dan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, khususnya dalam melakukan inspeksi ketika ada kasus keamanan pangan segar.

Pada workshop kali ini pejabat PMHP diberikan pembekalan substansi terkait  dengan ekspor hasil pertanian, penguatan pembinaan teknis, inspeksi dan pengawasan, serta penguatan pengujian. Selain itu juga disampaikan sosialisasi usulan kenaikan kepangkatan secara online bagi pejabat fungsional PMHP.

Lebih lanjut  Agung berpesan agar PMHP mampu memanfaatkan secara maksimal workshop PMHP untuk berbagi ilmu, pengalaman dan mencari solusi dari berbagai kendala di lapangan. “PMHP harus berkiprah, tunjukkan jati diri dan bekerja secara profesional,” tutur Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika