REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengancam akan mencabut subisi tol laut dan diserahkan kepada swasta. Ancaman tersebut akan dilakukan apabila tidak memenuhi target tingkat keterisian angkutan balik dari Timur ke Barat sebesar 30 persen.
"Nanti pokoknya kasih target sama Pelni mesti 30 persen, kalau enggak saya kasih swasta," kata Menhub usai Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Penguatan Indonesia Sentris" di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/10).
Budi mengatakan bukan tidak mungkin subsidi yang diberikan kepada operator tersebut dicabut. "Kalau mereka tidak memenuhi, bukan tidak mungkin," katanya.
Saat ini, dia menyebutkan tingkat keterisian muatan balik tol laut masih sebatas 10-20 persen. "Sekarang masih 10-20 persen," ujarnya.
Untuk itu, dia akan menggiatkan kembali program Rumah Kita untuk menampung lebih banyak komoditas di Wilayah Timur yang bisa didistribusikan ke Wilayah Barat. "Kita kerja sama BUMN dan swasta, sekarang yang aktid itu Semen Indonesia," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mengawasi pengoperasian tol laut. "Teman-teman bisa bayangkan enggak, tempatnya jauh, kendalanya adalah kontrol. Oleh karenanya, akan melibatkan pihak-pihak tertentu, menggunakan teknologi informasi untuk monitor berapa volumenya, siapa yang beli, dan sebagainya. Kita enggak mau apa yang kita nikmati oleh spekulan, satu kendalanya itu," katanya.
Dia juga akan mengkaji kembali trayek tol laut agar melintasi daerah-daerah yang memiliki komiditas, contohnya di Halmahera yang kaya akan komoditas jagung. "Enggak ada kapal laut ke sana, padahal pas yang lihat ada jagung. Nah ini, harus kita petakan umtuk diangkut. Saya harus pindahkan itu ke jalur yang produktif," katanya.
Ia mengaku tidak mudah menjalankan proyek to laut demi menekannya dipasritas harga di wilayah Barat dan Timur, untuk itu 15 trayek tol laut yang saat ini berjalan akan terus dikerjakan secara efisien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika