Selasa 23 Oct 2018 22:16 WIB

JK Dorong Solidaritas Perdagangan Negara-Negara Islam

Di tengah masalah ekonomi global, antarnegara Islam bisa saling mengandalkan.

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Gita Amanda
Jusuf Kalla
Foto: AP/Olivier Matthys
Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mendorong solidaritas perdagangan di negara-negara Islam khususnya anggota The Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (ICCIA). Ia menekankan bahwa di tengah masalah ekonomi global, antarnegara Islam bisa saling mengandalkan.

"Sekarang ini banyak konflik, masalah perang dagang, maka perlu para pengusaha, pedagang untuk bersatu memajukan bangsa dan dunia Islam, kita butuh solidaritas Islam antar pengusaha," kata dia dalam pembukaan Sidang Tahunan ICCIA 2018, di Ritz Carlton, Selasa (23/10).

Ia mengingatkan bahwa sejak masa Rasulullah SAW, perdagangan memberi kontribusi besar pada kemajuan Islam. Perdagangan merupakan penopang bagi dunia Islam sehingga perannya sangat penting hingga saat ini.

JK menilai kolaborasi negara-negara Islam relevan dengan kondisi saat ini untuk bisa maju dan sejahtera bersama. Pada akhirnya, negara kaya akan mampu menyalurkan zakatnya sehingga bisa memajukan perekonomian nasional.

Saat ini, sejumlah negara Islam memiliki banyak potensi dan menjadi kaya. Namun yang lainnya tidak memiliki banyak sumber daya sehingga kesulitan untuk maju sendirian. Maka, JK mengajak untuk saling bekerja sama.

Menurutnya perlu banyak pembahasan bagaimana hal ini bisa dilakukan. Pasalnya, ekonomi syariah juga mulai maju di negara-negara barat. Sehingga negara-negara Islam perlu bergegas.

"Ke depan tentu dunia sangat dipengaruhi teknologi, kelompok dengan inovasi yang besar maka akan bisa memajukan perdagangan dan perekonomian," kata dia.

JK yakin banyak ladang kerja sama antar negara ICCIA. Termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, penelitian, dan teknologi yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan.

Mantan Ketua KADIN, Suryo Sulisto menilai peningkatan kerja sama perlu didukung dengan kemudahan dari pemerintah untuk investor. Kebijakan-kebijakan perlu lebih ramah pada investor luar, seperti memberi insentif hingga proses yang lebih cepat.

"Kita harus introspeksi juga kenapa misal negara-negara Muslim lebih suka investasi di Malaysia, padahal dari sisi bisnis kita banyak juga," kata dia.

Suryo menilai kemungkinan iklim investasi di Malaysia lebih cocok bagi negara-negara Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia perlu peningkatan dalam hal pelayanan, publikasi, juga peraturan yang menyuburkan investasi asing.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement