REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mengevaluasi progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Groundbreaking pembangunan kereta tersebut sudah dilakukan sejak Januari 2016 namun belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. 

Dia mengatakan dalam waktu dekat akan mengundang seluruh pihak terkait pembangunan kereta tersebut. "Saya baru undang pekan depan. Agendanya kita evaluasi (progres pembangunan kereta Jakarta-Bandung)," kata Budi di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (22/10). 

Dia menjelaskan, pertemuan evaluasi akan membahas sejauh mana pembangunan kereta cepat tersebut. Mulai dari berapa persen progresnya hingga mengetahui adanya masalah dana atau lahan yang diperlukan dalam pembangunan kereta tersebut. 

Budi memastikan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang terjadi akibat belum terlihatnya progres yang berarti meski pembangunan sudah dilakukan dua tahun lalu. "Iya, makanya (dilakukam rapat evaluasi) untuk mengetahui dua alternatif itu tanah atau uang (masalahnya) atau perizinan," jelas Budi. 

Dia menjelaskan jika memang nantinya benar ada kendala persoalan lahan maka akan dicari tahu terlebih dahulu siapa pemilik tanah. Selanjutnya menentukan prosesnya hingga menentukan cara yang tepat untuk melakukan pembebasan lahan. 

Budi mengakui, ada kemungkinan persoalan lahan menjadi salah satu penyebab progres pembangunan kereta Jakarta-Bandung lambat. "Kalau saya duga tanah bukan masalah yang mudah. Tanahnya banyak dan ada di mana-mana," tutur Budi. 

Meskipun begitu, Budi memastikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selama imi rutin lapor terkait progres pembangunan kereta tersebut. Hanya saja Budi mengakui progres belum sesuai dengan rencana karena masalah pembebasan lahan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika