REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani mengharapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menggunakan aset lebih positif. Sri Mulyani mengatakan Kemenhub memiliki banyak sekali aset. 

"Apakah aset ini bisa digunakan lebih positif? Jadi ini memang membutuhkan asset management yang berbeda," kata Sri Mulyani di Gedung Kemenhub, Senin (22/10). 

Dia menjelaskan, Kemenhub sebagai regulator dan aset manager mampu menampung segala pemikiran terkait mobilisasi yang ada di Indonesia. Termasuk, juga menurutnya untuk memahami kompetensi dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik. 

Meskipun begitu, Sri Mulyani mengakui kebutuhan infrastruktur di Indonesia memang sangat besar. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bahkan BUMN kita hanya bisa mendanai 40 persennya saja. Walaupun saya mengumpulkan seluruh pajak juga tidaka kan memenuhi kebutuhan," tutur Sri Mulyani. 

Sri Mulyani mengatakan terdahulu Kemenhub sangat bergantung dengan APBN. Hanya saja, saat ini seluruh dunia sudah mempertimbangkan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan saat ini mulai menggunakan mekanisme tersebut. 

Dia menilai Kemenhub memang salah satu kementerian yang memiliki atau dapat menggunakan mekanisme KPBU dan public service obligation (PSO). Sri Mulyani meastikan Kemenkeu juga akan membantu dengan membuat instrumen fiskal agar membuat proyek yang dikerjakan Kemenhub menarik. 

"Ini cara kita mengatur kekurangan anggaran untuk diatasi, kami bersedia. Pak Budi (Menteri Perhubungan) ingin Kemenhub menjadi kementerian terbaik yang melakukan KPBU," ungkap Sri Mulyani. 

Untuk itu, Sri Mulyani meminta Kemenhub dapat memetakan aset di seluruh Indonesia, mengidentifikasi, dan menganalisa aktivitasnya. Dengan begitu dapat menghubungkan Indonesia dengan negara ASEAN. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika