REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut pemerintah tak menutup masuknya dana pinjaman asing untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah bencana NTB dan Sulawesi Tengah. Kendati demikian, pemerintah masih akan mengkaji kebutuhan yang diperlukan untuk tahapan rekonstruksi tersebut.

"Iya nanti kita lihat kebutuhannya, artinya sudah ada komitmen kan itu tergantung kebutuhan kita apakah kita membutuhkan atau tidak. Tapi intinya kita terbuka kepada semua opsi yang penting proses rekonstruksi berjalan lancar," ujar Bambang di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (16/10).

Bambang mengatakan, proses rekonstruksi ini diharapkan dapat selesai kurang dari dua tahun. Untuk saat ini, dalam proses rehabilitasi pemerintah membangun dahulu hunian sementara. Dalam kesempatan ini, ia juga menyebut dana hibah yang diterima dari berbagai pihak untuk masa tanggap darurat saat ini telah mencapai lebih dari 50 juta dollar AS.

"Hibah untuk yang ke depan ini yang masih dikumpulkan, tetapi yang kita lihat kemarin itu adalah komitmen pinjaman dari ADB dan World Bank dan tetapi sekali lagi pemakaiannya tergantung kepada kebutuhan kita," kata dia.

Lebih lanjut, Bambang juga memastikan rencana relokasi sejumlah wilayah rawan bencana ke tempat yang lebih aman. Sejumlah wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana tersebut di antaranya yakni daerah di sekitar pantai dan juga daerah terdampak likuefaksi.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut hingga kini masih belum diputuskan wilayah relokasi yang aman bagi masyarakat Palu.

Terkait hunian tetap para korban bencana, Basuki memastikan pembangunannya pun juga dilakukan dengan konsep tahan gempa. Sebagai tahap awal, pemerintah akan membangun infrastruktur, seperti layanan air bersih, listrik, dll.

Ikuti Whatsapp Channel Republika