REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Pemerintah Provinsi Bali bersama lembaga legislatif segera menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemanfaatan dan pengembangan energi bersih di Bali.

"Kapasitas pembangkit listrik di Bali saat ini sudah cukup, namun pertumbuhannya cukup tinggi, sehingga kami harus menyiapkan skenario penyiapan energi mandiri untuk 5-10 tahun ke depan," kata Koster dijumpai di Universitas Udaya, Jimbaran, Jumat (6/10) sore.

Pasokan kelistrikan terbesar di Bali masih berasal dari Jawa, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Jawa Timur. Pertumbuhan kebutuhan kelistrikan di Bali sangat tinggi, di atas rata-rata nasional. Di samping pemakaian masyarakat umum, sektor jasa pariwisata sangat memerlukan kecukupan pasokan energi yang handal dan berkelanjutan.

"Bali Mandiri Listrik secara bertahap harus tercapai," kata Koster.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan pembangkit listrik di Bali harus menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT). Ini karena mayoritas perekonomian Pulau Dewata bergantung sektor pariwisata.

"Tidak ada daerah pariwisata di dunia yang tak menggunakan EBT, sebab mereka harus menjaga kualitas udara," kata Jonan.

Berdasarkan Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), beban puncak sistem tenaga listrik di Bali mencapai 825 MW. Daya dipasok dari kabel laut Jawa-Bali yang berasal dari PLTU Paiton sebesar 400 MW. Sisanya berasal dari pembangkit BBM (408 MW), pembangkit LNG (208 MW), dan PLTU Celukan Bawang I (426 MW).

PLN sebelumnya memproyeksikan kebutuhan listrik di Bali bertumbuh 6,83 persen per tahun atau mencapai 10.014 giga watt hour (GWh) pada 2027. Beban puncaknya diperkirakan akan mencapai 1.678 MW pada tahun tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika