REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, gejolak pelemahan nilai tukar akan lebih besar dialami oleh negara berkembang yang memiliki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Ia menjelaskan bahwa masalah defisit transaksi berjalan telah lama menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan.

"Memang negara-negara berkembang yang defisit itu lebih besar gejolaknya, tetapi yang penting pemerintah dan BI sudah bersatu padu supaya CAD ini bisa berkurang," kata Mirza di Gedung BI, Jakarta, Kamis (4/10).

Mirza menyebutkan defisit transaksi berjalan selama ini disebabkan ada upaya mendorong pembangunan infrastruktur sehingga impor yang tumbuh adalah untuk sektor produktif. Defisit transaksi berjalan terjadi ketika impor barang dan jasa lebih besar daripada ekspor sehingga pasokan valuta asing menjadi defisit.

Ia berpendapat pemerintah dan otoritas terkait perlu menunjukkan kepada investor bahwa pasar finansial produktif dan Indonesia berupaya mengendalikan CAD melalui pariwisata, pengendalian impor, dan pemberian insentif ekspor.

"Bahwa kita bersahabat pada penanaman modal asing yang berorientasi ekspor dan bisa mengendalikan impor-impor yang tidak mendesak," ujar dia.

Mirza berharap volatilitas nilai tukar di negara-negara berkembang dapat selesai pada semester I tahun depan. Dalam dua tahun terakhir (2016-2017), defisit transaksi berjalan mencapai sekitar 17 miliar dolar AS.

Defisit tersebut mampu diimbangi oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial pada kisaran 29 miliar dolar AS.

Selama semester I-2018, defisit transaksi berjalan telah mencapai 13,7 miliar dolar AS, terdiri dari 5,7 miliar dolar AS pada kuartal I-2018 dan 8 miliar dolar AS pada kuartal II-2018. Defisit transaksi berjalan diprediksi mencapai 25 miliar dolar AS sepanjang 2018.

Ekspor barang pada semester I-2018 mencapai sekitar 88,2 miliar dolar AS, namun impor cukup tinggi mencapai 85,6 miliar dolar AS. Sementara surplus neraca transaksi modal dan finansial hanya mencapai 6,5 miliar dolar AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika