REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) telah menyiapkan strategi untuk mengurangi impor listrik dari Sarawak, Malaysia. Ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

"Saat ini PLN tengah gencar membangun infrastruktur untuk pembangkit. Artinya impor kita lakukan untuk memenuhi daya sambil terus membangun untuk kemandirian energi. Kita tahu pembangkit di Malaysia menggunakan air. Bisa saja di sana kering karena faktor alam dan kita bisa ekspor listrik," ujar GM PLN Wilayah Kalbar Richard Safkaur di Pontianak, Kamis (4/10).

Ia menjelaskan adanya impor listrik dari Sesco Sarawak, Malaysia dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat terus meningkat sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang ada dilakukan impor sejak dua tahun silam.

Richard menyebutkan saat ini ketika siang hari listrik yang dinikmati masyarakat di Kalbar terutama di jaringan Sistem Khatulistiwa 80 persen di antaranya dari Malaysia. "Awal impor pertama kita mendapat daya 150 Mega Watt (MW). Namun karena respons pelanggan terus meningkat dengan dibangunnya hotel, mal, pusat bisnis dan lainnya sehingga beban naik. Kini impor mencapai 180 MW sampai 210 MW. Sisanya daya yang menjadi kebutuhan dipenuhi dari pembangkit kita sendiri," papar dia.

Ia menegaskan impor yang ada hanya untuk sementara karena PLN sendiri sudah berkomitmen untuk membangun pembangkit di sejumlah daerah di Kalbar untuk memenuhi kebutuhan daya sendiri. Richard mengatakan PLN menyakini suatu saat impor bisa dihentikan. Bahkan mungkin dalam dua atau tiga tahun mendatang impor sudah tidak ada lagi.

Richard melanjutkan, di Singkawang tahun ini pembangkit yang sudah uji coba ada 2 x 50 MW atau totalnya 100 MW siap masuk sistem. Kemudian awal tahun depan ada lagi 50 MW. PLN juga membangun gardu induk untuk distribusi listrik ke pelanggan.

Menurutnya beban puncak terbesar di Kalbar masih di Kota Pontianak. Hal itu karena Kota Pontianak sebagai pusat pemerintahan provinsi Kalbar dan pusat bisnis di daerah itu.

"Kita terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan dan kemandirian listrik di Kalbar. Bahkan juga mendukung pemerintah dalam pengunaan EBT untuk mengurangi pembangkit yang menggunakan diesel. Saat ini penggunaan pembangkit di luar diesel sudah di atas 50 persen di Kalbar," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika