REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mampu memenuhi kebutuhan berasnya. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ekspor.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, saat ini ada 1.600 hektare lahan pertanian di provinsi itu. Bahkan ada 260 hektare lahan baru di Karimun.
"Sehingga semua kebutuhan beras syukur-syukur bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak mengambil dari tempat lain," katanya saat penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatangani bersama oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Kepala Kantor PerwakiIan Bank Indonesia Kepulauan Riau Gusti RaizaI Eka Putra di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Selasa (2/10).
Bahkan jika memungkinkan bisa mengekspor ke negara tetangga seperti yang terjadi di Entikong, Malaka, Belu dan Merauke.
Dalam kerja sama ini Kementan berperan dalam kebijakan pengembangan usaha pertanian serta melakukan percepatan investasi dan ekspor komoditas pertanian. Selain itu, Kementan menyediakan data dan informasi mengenai produksi dan penawaran dan permintaan komoditas pertanian.
Saat Ini, Kementan sedang menggenjot produktivitas sektor pertanian dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045.
Potensi pertanian di provinsi ini diakuinya belum tergali secara maksimal. Hal ini tercermin dari kontribusi pertanian terhadap pendapatan daerah yang hanya sebesar 0,012 persen, relatif kecil dibandingkan kontribusi tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi antara 14,3 hingga 39 persen.
Namun, pembangunan pertanian di Kepri perlu dikuatkan karena memiliki nilai strategis. Sektor agribisnis berpotensi besar meningkatkan penghasilan daerah karena memiliki pangsa pasar yang luas, baik di dalam maupun luar negeri
"Kepulauan Riau sendiri memiliki kelebihan tersendiri dalam perdagangan internasional karena kawasan Batam, Bintan, dan Karimun masuk ke dalam kawasan free trade zone, yaitu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas," ujarnya.
Semakin bertambahnya jumlah penduduk di kota Batam, Tanjungpinang maupun kabupaten lain dan dari pendatang menyebabkan ketergantungan yang tinggi akan kebutuhan tanaman pangan dan hortikultura. Saat ini pasokan pangan dan hortikultura sangat terbatas dan dijual di pasar dengan harga tinggi dalam kondisi tertentu. Hal ini disebabkan cuaca yang kurang baik, distribusi kurang lancar, maupun gagal panen yang terjadi di Pulau Jawa atau Sumatera.
Untuk pasokan kebutuhan internasional, Provinsi Kepri bisa menjadi hub untuk ekspor. Salah satu negara yang berpotensi menjadi pasar produk pertanian Indonesia adalah Singapura yang setiap harinya membutuhkan 2.500 ton komoditas hortikultura. Selama ini, Indonesia hanya bisa memasok enam persen dari total kebutuhan mereka.
Mencermati potensi pasar dan kebijakan pengembangan hortikultura di Propinsi Kepulauan Riau, peluang yang akan dikembangkan melalui kerja sama ini antara lain budidaya tanaman pangan pokok, membuka lahan pengembangan pertanian hortikultura pada beberapa kawasan unggulan hortikultura, membuka lahan agrobisnis untuk pertanian hortikultura, serta pembangunan industri/pabrik pengolahan produk tanaman hortikultura. Ini guna memenuhi permintaan pasar di tingkat domestik, nasional dan luar negeri. Sektor peternakan juga menjadi bidikan Kementan untuk dikembangkan di provinsi ini.
"Kami akan turunkan tim apakah mulai dari unggas seperti yang kita bagi sekarang, ayam," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika