REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata Arief Yahya akan mengejar investasi sebesar Rp 500 triliun untuk pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dia menekankan, investasi tersebut akan mengundang tambahan 10 juta wisatawan mancanegara (wisman) per tahun utamanya dari 10 destinasi pariwisata prioritas atau yang dikenal juga dengan sebutan Bali baru tersebut. 

"Danau Toba itu satu juta (wisman), Borobudur dua juta, Labuan Bajo 500 ribu, kalau ditotal itu jadi 10 juta. Itu mulai 2024 akan stabil," kata Menpar di sela-sela Rakornas Pariwisata III di Jakarta, Kamis (27/9). 

Secara lebih rinci, kebutuhan investasi tersebut terdiri dari pembiayaan pariwisata sebesar Rp 295 triliun yakni berasal dari pemerintah Rp 10 triliun dan swasta Rp 285 triliun, sedangkan investasi pariwisata senilai Rp 205 triliun yang berasal dari pemerintah Rp 170 triliun dan swasta Rp 35 triliun.

Investasi pariwisata dari pemerintah berasal dari Kementerian PUPR Rp 32,5 triliun; Kementerian Perhubungan Rp 77,3 triliun; PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II Rp 56 triliun; Kementerian Kominfo Rp 0,05 triliun; DAK Pariwisata Rp 1 triliun; dan Kementerian Pariwisata Rp 3 triliun.

Selama periode 2019-2024, investasi sektor pariwisata antara lain untuk membangun  120 ribu kamar hotel, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100 ribu homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.

Untuk menegaskan komitmen pembiayaan dari pemerintah melalui BUMN di bawah Kementerian Keuangan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Menpar dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam sambutannya, Sri mengatakan, kesepakatan ini agar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bisa menindaklanjuti dalam mendukung sektor pariwisata. 

"Kita gunakan semua insentif. Kita sudah punya alatnya seperti tax holiday atau tax allowance. Untuk BUMN tadi masing-masing akan melaksanakan sesuai scope tugas mereka," kata Sri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika