REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta polemik terkait impor beras disudahi. Dia mengatakan, kebijakan impor beras harus diambil karena stok beras yang dimiliki Perum Bulog tidak memadai.
Kebijakan tersebut juga diambil lewat kesepakatan bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog. "Saya agak heran juga bahwa yang diributkan impor, dihubungkan dengan gudang yang penuh. (Gudang) itu penuh karena impor. Kalau tidak ada impor isinya hanya 800 ribu ton. Sehingga, menurut saya tidak perlu gaduh," kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (19/9).
Darmin menjelaskan, pemerintah telah mendeteksi potensi kelangkaan beras sejak kuartal ketiga 2017. Dia mengatakan, saat itu stok beras Bulog hanya sebanyak 978 ribu ton.
Sementara, menurut mantan Gubernur Bank Indonesia itu, stok beras normal Bulog mencapai dua juta ton. Kemudian, kata Darmin, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor karena harga beras pada Januari 2018 melonjak melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Izin impor kemudian terus meningkat karena stok beras di Bulog belum kembali normal hingga Maret 2018. Darmin mengatakan, pada 28 Maret 2018, stok beras di Bulog hanya 649 ribu ton. Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan izin impor kepada Bulog sebanyak dua juta ton guna meningkatkan cadangan dan menstabilkan harga beras di pasar.
Darmin mengatakan, stok beras di gudang Bulog hingga Agustus 2018 adalah 2,2 juta ton. Stok beras tersebut sudah termasuk dengan beras impor sebanyak 1,4 juta ton. D
Dengan demikian, kata Darmin, stok yang berasal dari pengadaan dalam negeri hanya 800 ribu ton. Meski begitu, Darmin menegaskan, pemerintah tidak berencana menambah impor beras hingga akhir tahun. Ini karena stok beras Bulog saat ini sudah mencapai 2,4 juta ton. "Berarti sampai akhir tahun bisa sekitar tiga juta ton (stok beras Bulog). Makanya kami tidak tambah lagi (impor)," kata Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika