REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan akan memaksimalkan pembiayaan untuk mensiasati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang terbatas. Salah satu cara dengan menggunakan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hinggga kerja sama pemanfaatan (KSP).
Budi mengatakan ada beberapa proyek yang akan digarap dengan skema KPBU. Proyek tersebut yaitu pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor di Balai Pengujian Laik Jalan, Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, pembangunan jalur kereta api Makassar hingga Pare-pare, pengembangan Bandara Labuan Bajo-Komodo, dan pengembangan Pelabuhan Anggrek serta Pelabuhan Bau-Bau.
Selain KPBU, Budi memsastikan terdapat beberapa pelabuhan yang siap dikerja samakan dengan skema KSP. “Ini terdiri atas 21 pelabuhan dimana dua pelabuhan sudah disetujui KSP dengan mitra per tanggal 21 Agustus 2018 yaitu Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete, sedangkan 19 Pelabuhan masih dalam proses pengajuan KSP,” kata Budi di Gedung DPR, Senin (3/9).
Baca juga, Anggaran Terbatas, Kemenhub Maksimalkan Pembiayaan
Selanjutnya, untuk subsektor Perhubungan Udara juga telah dilaksanakan dengan skema KSP. Hal itu dilakukan di empat bandara yaitu Tjilik Riwut Palangkaraya, Radin Inten Lampung, Sentani Jayapura, dan Fatmawati Bengkulu. Untuk Penyertaan Modal Negara (PMN), kata Budi, sudah dilakukan pada Bandar Udara Binaka, Bandar Udara FL Tobing, Bandar Udara Luwuk, Bandar Udara Banyuwangi, dan KPBU di Bandar Udara Labuan Bajo.
"Skema kerja sama di sembilan bandara ini dapat mengalihkan anggaran sebesar Rp 632 miliar yang selanjutnya digunakan untuk penambahan anggaran pada tujuh bandar udara prioritas," ujar Budi.
Saat ini, Kemenhub mendapatkan pagu APBN 2019 sebesar Rp 41,554 triliun. Pagu anggaran tersebut dibagi kepada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian yaitu Sekretariat Jenderal Rp 722 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 92 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 3,613 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,461 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,344 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 15,242 triliun, Badan Litbang Perhubungan Rp 122 miliar, BPSDM Rp 3,783 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Rp 163 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika