REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) Samsul Widodo menegaskan kembali pentingnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dalam menyelesaikan persoalan spesifik di daerah tertinggal. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Konsultasi Persiapan Kegaiatan Jembatan Gantung DAK Fisik Afirmatif Bidang Transportasi TA. 2019, Kamis (2/8).
Acara yang diinisiasi oleh Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Jenderal (Ditjen) PDT didasari ide bahwa keberadaan DAK Afirmasi sejak awal hingga saat ini belum memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
"Itu yang kami sering diskusikan dengan Pak Agus (Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana) agar DAK Afirmasi tidak sifatnya konvensial tapi harus menjawab persoalan-persoalan khusus di daerah tertinggal," ujar Samsul Widodo.
Rapat Konsultasi Persiapan Kegaiatan Jembatan Gantung DAK Fisik Afirmatif Bidang Transportasi TA. 2019, Kamis (2/8).
Dengan adanya rapat ini,dia berharap Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana terus mengawal perkembangan DAK Afirmasi sehingga DAK Afirmasi memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
"Saya bersama Pak Agus belum lama ini mendampingi Komisi V DPR RI terkait dengan tol laut di Papua. Ternyata setelah mengamati di lapangan, tol laut juga belum bisa optimal dimanfaatkan," ucapnya.
Tidak optimalnya tol laut, sambungnya, salah satu yang mendasar adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana. "Transportasi pendukung yang menjangkau di daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui tol laut," kata Samsul dalam arahannya.
Rapat di atas diikuti oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rapat konsultasi diselenggarakan hingga Jumat besok dan dilanjutkan dengan kegiatan meninjau langsung jembatan gantung di Banten untuk bahan pembelajaran bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
