Kamis 02 Aug 2018 17:52 WIB

'Pembangunan Pasar Induk Perkuat Perputaran Ekonomi Daerah'

Pasar induk juga dapat dijadikan pusat pendataan kebutuhan daerah.

Pedagang menyortir bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Selasa (29/5). Pemerintah akan membangun lima pasar induk pada tahun depan.
Foto: Republika/Wihdan
Pedagang menyortir bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Selasa (29/5). Pemerintah akan membangun lima pasar induk pada tahun depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menilai penambahan pasar induk di berbagai wilayah Indonesia akan mampu memperkuat perputaran ekonomi di tiap daerah. Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri di Jakarta, Kamis, mengatakan salah satu keuntungan dari keberadaan pasar induk adalah bisa memutar roda perekonomian masing-masing daerah, namun dengan catatan tidak menambah panjangnya rantai pasok suatu komoditas.

"Saya setuju dengan keinginan Presiden Joko Widodo, pasar induk menjadi pusat transit berbagai komoditas dari luar daerah. Keuntungan lain adalah memperkuat perputaran ekonomi daerah, itu bagian yang penting," kata Abdullah, Kamis (2/8).

Dengan menjadi titik kumpul atau titik distribusi komoditas dari luar daerah tersebut, pasar induk itu bisa dijadikan sebagai pusat pendataan kebutuhan masing-masing daerah, baik tiap bulan maupun secara harian.

Namun, menurut Abdullah, jika memang pasar induk tersebut sudah terbangun, diharapkan tidak menambah panjanga rantai pasok komoditas tertentu. Oleh karena itu, perlu pengawalan serius dari pemerintah untuk rencana pembangunan pasar induk tersebut.

Baca juga, Pemerintah Bangun Lima Pasar Induk Tahun Depan

"Masalahnya, apabila ada rantai distribusi cukup panjang. Contoh, yang dulu bisa langsung ambil ke Pasar Induk Kramat Jati, sekarang harus masuk ke Jakarta Timur dulu, itu akan memperpanjang. Jadi, harus dipikirkan secara matang dan dicari titik celahnya, agar semua saling menguntungkan," kata Abdullah.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, pasar rakyat menjadi perhatian tersendiri. Salah satu program yang mengutamakan keberadaan pasar rakyat tersebut adalah program revitalisasi 5.000 pasar rakyat hingga 2019.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan program revitalisasi pasar rakyat dinilai mampu meningkatkan daya saing pedagang pasar itu sendiri. "Revitalisasi pasar rakyat harus melibatkan pedagang. Menurut kami, sebelum revitalisaisi fisik, revitalisasi nonfisik atau pengelolaan lebih penting. Setelah itu, baru dilakukan fisik. Itu pola yang perlu dibangun," ujar Abdullah.

Pada 2018, diperkirakan lebih dari 4.000 pasar tradisional yang akan terevitalisasi. Target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebanyak 5.000 pasar akan terevitalisasi pada 2019, dan akan mendorong perputaran roda perekonomian dalam negeri.

Tercatat, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada 2015 sebanyak 1.023 unit pasar rakyat telah direvitalisasi dengan menelan dana Rp 2,93 triliun. Sementara pada 2016, sebanyak 783 pasar rakyat direvitalisasi dengan total biaya sebesar Rp 2,078 triliun.

Pada 2017, total dana mencapai Rp 2,713 triliun yang dipergunakan untuk merevitalisasi sebanyak 904 pasar rakyat. Direncanakan pada 2018, pendanaan diperkirakan mencapai Rp 3,1 triliun untuk revitalisasi dan renovasi 1.542 pasar rakyat.

Khusus pada 2018, alokasi dana Tugas Pembantuan mencapai Rp 1,6 triliun, sementara untuk dana alokasi khusus sebesar Rp 1,53 triliun.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement