REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, pengukuran garis kemiskinan oleh BPS sudah lebih tinggi dari standar Bank Dunia. Hal itu, disampaikan, untuk menjawab polemik terkait penentuan garis kemiskinan.
"Tingkat garis kemiskinan yang ditetapkan BPS tergolong tinggi dengan angka Rp 401 ribu per kapita per bulan," kata Suhariyanto dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (30/7).
Dia menekankan, penentuan garis kemiskinan tersebut adalah rata-rata nasional. Sehingga, garis kemiskinan akan berbeda di masing-masing daerah.
Ia mencontohkan, DKI Jakarta memiliki garis kemiskinan Rp 593 ribu per kapita per bulan. Dengan perkiraan rata-rata satu keluarga miskin terdiri atas lima orang, maka pengeluarannya adalah sebesar Rp 3,1 juta per keluarga per bulan. Sementara, garis kemiskinan NTT mencapai Rp 354 ribu per kapita atau sekitar Rp 2 juta per keluarga miskin per bulan.
Meski begitu, secara rata-rata nasional garis kemiskinan yang ditentukan BPS lebih tinggi dari standar Bank Dunia. Untuk diketahui, Bank Dunia menentukan standar kemiskinan ekstrem yakni sebesar 1,9 dolar AS Purchasing Power Parity (PPP) per kapita per hari. Dengan 1 dolar AS PPP sebesar Rp 5.341, maka garis kemiskinan BPS setara dengan 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.
Sebelumnya, BPS mengumumkan angka kemiskinan Indonesia adalah 9,82 persen atau untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam digit tunggal.
BPS mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta orang. Angka itu menurun, jika dibanding September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika