REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut pemerintah akan menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Dia mengatakan, pemerintah rutin melakukan kajian terkait efektivitas dan mutu program pembangunan pemerintah.

"Tapi itu bukan dalam konteks untuk menunda atau membatalkan (proyek infrastruktur) maupun terkait neraca perdagangan. Tidak ada urusannya," katanya ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (26/7).

Kendati demikian, kata Erani, pemerintah tetap mencermati persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia. Ia mengatakan, kondisi neraca perdagangan pada Juni 2018 telah mengalami surplus sebesar 1,74 miliar dolar AS.

"Bulan Juni kita bisa kembali surplus dan kita berharap trennya dijaga terus dan bahkan ditingkatkan. Sehingga, sampai akhir tahun neraca dagang itu bisa tetap surplus," katanya.

Kendati telah mencatat surplus pada Juni 2018, neraca perdagangan secara kumulatif Januari hingga Juni 2018 masih defisit sebesar 1,02 miliar dolar AS. Untuk mengatasinya, pemerintah akan lebih konkret dalam membuka pasar ekspor nontradisional. "Itu kita buka seluruh sumber daya yang kita miliki. Kita optimalkan," kata Erani.

Pemerintah juga akan melakukan diversifikasi komoditas ekspor. Hal itu yakni dengan memperdalam dan memberikan nilai tambah pada komoditas ekspor Indonesia. "Kita jangan bergantung pada sumber daya alam. Kemudian, kita juga mendesain aneka insentif untuk mendorong ekspor itu," ujarnya.

Terkait impor, ia menyoroti impor bahan baku yang masih diperlukan untuk kebutuhan produksi dalam negeri. Ia mengaku, pemerintah akan mendorong upaya substitusi impor bahan baku. "Ada beberapa yang bisa disubstitusi oleh produk dalam negeri. Nah itu yang kita arahkan," kata Erani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika