REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian menegaskan tidak ada kendala dalam produksi daging ayam maupun telur ayam. Kenaikan harga yang terjadi akibat tingginya permintaan pada dua komoditas tersebut.
"Terjadi lonjakan kebutuhan telur Nasional," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita, Senin (16/7).
Peningkatan permintaan ini karena adanya program Kementerian Sosial tentang Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dalam bentuk satu kilogram (kg) telur per keluarga miskin.
Dalam waktu yang bersamaan, Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan bantuan berupa telur bagi warga DKI dengan menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Guna mememuhi kebutuhan tersebut, Pemda DKI menandatangani kerjasama dengan Pemda Blitar untuk memasok telur ke DKI Jakarta.
"Akibat kedua Program tersebut pasokan telur dari Sentra Produksi Telur seperti dari Peternak Blitar ke Jabodetabek yang semula 1 rit, saat ini bisa tiga sampai empat rit, ini baru dari satu peternak," ujar dia.
Baca juga, Harga Telur di Purwakarta Tembus Rp 30 Ribu per Kilogram.
Harga daging yang cukup baik pada saat Lebaran juga membuat peternak melakukan afkir dini ayam petelur atau layer untuk dijual dagingnya. Hal tersebut diperparah dengan adanya acara hajatan maupun pesta dan liburan panjang.
Sementara produksi telur berada dalam kondisi baik. Ketut menjelaskan, realisasi produksi telur periode Januari-Mei 2018 sebanyak 733.421 ton dengan kebutuhan sebesar 722.508 ton. Artinya ada surplus produksi telur dari Januari-Mei 2018 sebanyak 10.913 ton.
Khusus produksi telur Juni 2018 sebanyak 153.450 ton. Adapun kebutuhan telur pada bulan yang sama mencapai 151.166 ton. Artinya ada surplus telur pada Juni sebanyak 2.284 ton. "Sehingga total surplus telur sampai Juni 2018 yaitu sebanyak 13.197 ton," kata dia.
Dalam waktu dekat pemerintah dalam hal ini Kementan akan melakukan perhitungan ulang prognosa kebutuhan telur dan ayam ras. Sekaligus mengkaji kembali harga acuan telur dan ayam ras di tingkat produsen maupun konsumen dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perdagangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika