REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meyakini peningkatan fungsi pengawasan anggaran yang dimiliki parlemen amat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Terutama bila dikolaborasikan dengan dengan pelaksanaan mandat untuk melakukan pemeriksaan oleh lembaga audit.

"Di mana, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK digunakan oleh parlemen sebagai alat untuk, mengawasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah," tutur anggota V BPK Isma Yatun dalam seminar bersama BPK dan Supreme Audit Office of Czech Republic (SAO Ceska) di Praha, Republik Ceska pekan lalu berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (16/7).

Isma menjadi pemimpin delegasi BPK, dengan anggota delegasi Juska ME Sjam, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Harry Purwaka, Kepala Perwakilan Provinsi Riau Dwi Sabardiana, Kepala Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat Rizal Kuncoro Romadhon. Delegasi BPK disambut oleh Wakil Presiden SAO Ceko Zdenka Hornikova, serta dua orang anggota SAO Ceko, yaitu Petr Neuvirt dan Pavel Hrncir.

Menurut Isma, seminar yang diadakan ini sebagai bentuk implementasi kerja sama bilateral, sekaligus merupakan kelanjutan dari pertemuan tahun lalu. Hal itu setelah sebelumnya BPK mendapat kehormatan menerima kunjungan dari SAO Ceska dan Parlemen Ceska pada 2017 lalu.

Pada pertemuan kali ini, delegasi BPK didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceska Aulia A Rahman, bersama dengan SAO Ceko berkesempatan untuk bertatap muka dengan Wakil Ketua Parlemen Ceko Vojtěch Filip dan saling bertukar pengetahuan mengenai peran lembaga audit dan parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Tidak hanya itu, dalam pertemuan kali ini juga membahas upaya-upaya penguatan pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa kedua negara," kata Isma. Selanjutnya, delegasi BPK melakukan kunjungan secara langsung ke salah satu Kantor Perwakilan SAO Ceska di Pilsen, Republik Ceska.

Ikuti Whatsapp Channel Republika