REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas secara internal khusus membahas mengenai perang dagang yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS). Perang dagang AS mau tak mau akan berdampak terhadap Pemerintah Indonesia. Pertemuan ini dilakukan mulai pukul 10.30 WIB Senin (9/7), hingga sekitar pukul 14.00 WIB.
Usai menggelar rapat internal, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, dipercaya untuk menyampaikan beberapa hasil rapat tersebut. Airlangga mengatakan,pemerintah Indonesia akan berupaya memperkuat perekonomian nasional guna memberi ketentraman khususnya bagi pelaku industri nasional.
Di sisi lain pemerintah pun akan menjaga agar iklim investasi dalam negeri yang meningkat setiap tahun tetap terjaga. "Beberapa catatan dalam rapat tadi adalah bagaimana kita (pemerintah Indonesia) meningkatkan ekspor dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, serta pengembangan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidanan.
Airlangga menuturkan, Presiden Jokowi menyoroti agar Kementerian dan Lembaga bisa mengoptimalisasi fiskal baik berbentuk bea keluar, bea masuk, dan harmonisasai dari pada bea masuk itu sendiri aga industri dalam negeri memiliki daya saing. Selain itu mampu melakukan eskpor secara maksimal.
Baca juga, Gubernur BI: Perang Dagang Berdampak Buruk Bagi Dunia.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan insentif agar ekspor bisa digenjot. Khusus untuk investasi jangka panjang, pemerintah akan memberi insentif terhadap pelaku usaha agar melakukan relokasi pabrik dari kawasan industri di Jawa Barat ke daerah lain semisal Jawa Tengah.
Bukan hanya itu, guna menjaga agar produk dalam negeri digunakan dalam jumlah besar, pemerintah akan mendorong agar penggunaan produk dalam negeri dan pemanfaatan kandungan dalam negeri ditingkatkan.
Tak hanya berfokus dalam meningkatkan produksi barang dari sektor industri, sektor pariwisata juga kembali menjadi faktor lain bagi pemerintah mendatangkan pendapatan. Sebab sektor ini lah yang saat ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam mendulang uang. "Ini (sektor pariwisata) memang akan dimaksimalkan. Karena sektor ini paling cepat bisa digenjot," ujar Airlangga.
Kepala Ekonom Asia Pasifik di IHS Markit, Rajiv Biswas, menyatakan, skenario perang perdagangan global yang meningkat dapat memangkas pertumbuhan PDB Asia-Pasifik sebanyak 1 persen pada 2019. Hal itu tergantung pada berapa lama perang dagang ini berlanjut dan seberapa jauh eskalasi akan terjadi.
Baca juga, Dunia Khawatir Perang Dagang antara Cina dan AS.
Wilayah Asia Pasifik sangat rentan terhadap skenario perang perdagangan karena Cina berada di garis depan langkah-langkah tarif AS dan merupakan ekonomi terbesar di APAC (Asia Pasifik). "Banyak ekonomi APAC lainnya juga rentan terhadap kerusakan agunan dari perang perdagangan AS-Cina yang meningkat karena rantai pasokan manufaktur Asia Timur yang terintegrasi dan pentingnya Cina sebagai pasar ekspor untuk ekonomi APAC lainnya," jelasnya melalui siaran pers, Senin (9/7).
AS menerapkan tarif pajak sebesar 25 persen pada impor Cina senilai 34 miliar dolar dan mulai berlaku mulai 6 Juli 2018. Cina segera membalas dengan tarif pada jumlah yang setara dengan impor senilai 34 miliar dolar AS dari AS. Tarif tersebut menargetkan produk pertanian AS, termasuk kedelai, susu dan daging sapi serta otomotif dan suku cadang buatan AS.
Perang dagang AS dengan Cina
Pemerintah AS berencana meningkatkan hingga 50 miliar dolar AS nilai total produk-produk Cina yang akan dikenakan tarif tarif Bagian 301. Presiden Trump juga mengindikasikan tambahan impor senilai 200 miliar dolar AS dari Cina jika Beijing memberlakukan langkah-langkah tarif pembalasan.
Pemerintah AS sedang menghitung karena defisit perdagangan barang bilateral AS yang besar dengan Cina mencapai 375 miliar dolar AS pada 2017.
Rajiv menjelaskan, AS merupakan pasar ekspor terbesar Cina, menyumbang 19 persen dari total ekspor negara Tirai Bambu tersebut. Oleh karena itu, jika AS meningkatkan tarifnya menjadi tambahan 200 miliar dolar AS, itu berarti sekitar setengah dari ekspor Cina ke AS akan menghadapi tindakan tarif hukuman AS yang signifikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika