REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH -- Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim ikut bersama rombongan Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau penanganan kekerdilan atau stunting di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB, Kamis (5/7). Jim mengatakan, banyak pemerintah dari berbagai negara yang tidak menyadari atau memberikan perhatian cukup dalam persoalan stunting.
"Pertemuan ini tidak hanya soal kesehatan dan bantuan tunai, ada masa depan bagi Indonesia, program ini untuk memastikan anak-anak tetap tumbuh, dan mempersiapkan anak-anak Indonesia agar tidak stunting sehingga bisa bersaing di masa depan," ujar Jim.
Menurut Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013, kata Jim, sekitar 37 persen balita Indonesia, atau 9 juta anak, mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi dan sakit berulang. Menurut dia, masalah utama stunting bukan terhambatnya pertumbuhan tinggi badan, namun terhambatnya pertumbuhan otak yang berdampak besar pada masa depan seseorang.
Jim mengungkapkan, tujuan kunjungan ini untuk melihat upaya penanganan stunting di lapangan, dan juga mendapat laporan proyek percontohan Human Development Worker (HDW) atau Kader Pembangunan Manusia. Lombok Tengah menjadi salah satu dari 31 kabupaten percontohan untuk proyek percontohan Kader Pembangunan
Manusia.
Lokasi ini dipilih karena prevalensi stunting yang tinggi. Seluruh 31 kabupaten adalah bagian dari 100 kabupaten prioritas pertama Program Stunting Pemerintah. Hasil Riskesdas 2013, tingkat stunting balita 47 persen. Di Desa Dakung, ada 896 anak, 225 (25 persen) di antaranya mengalami stunting.
Dia menyampaikan, beberapa faktor keberhasilan dalam penanganan stunting meliputi konvergensi berbagai layanan, komitmen politik dan implementasi kebijakan yang lebih baik, seperti fokus pada data, insentif, hasil, dan mendukung perubahan perilaku, koordinasi dan komunikasi untuk mengajak orang tua, pejabat publik, pembuat kebijakan bersatu melawan stunting.
Jim menambahkan, proyek percontohan HDW merupakan salah satu komponen utama dari implementasi program stunting pemerintah. "Percontohan ini akan memperkerjakan 3.105 kader untuk mengatasi stunting di 31 kabupaten, 3.105 desa dan 7.500 pos kesehatan. 31 kabupaten tersebut adalah bagian dari 100 kabupaten prioritas pertama program stunting pemerintah," kata Jim.
Ia melanjutkan, hasil uji coba akan digunakan untuk meningkatkan kader pembangunan manusia di seluruh 514 kabupaten di Indonesia mulai 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika