REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim akan terbang dari Jakarta ke Bali hari ini, Kamis (5/7) hingga Jumat (6/7). Presiden Bank Dunia ke-12 asal Seoul, Korea Selatan itu memiliki serangkaian agenda di Pulau Dewata.
Pada hari pertama kedatangannya, Kim akan mengunjungi Taman Budaya Wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Uluwatu. Ini merupakan bagian dari persiapan perhelatan akbar Pertemuan Tahunan Bank Dunia - Dana Moneter Internasional (IMF) di Bali Oktober mendatang.
Pada hari kedua, Presiden Kim akan mengunjungi Balai Pengelolaan Hutan Mangrove, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Suwung Kauh, Denpasar. Ini merupakan bagian dari dukungan strategis ketahanan pesisir dan sumber daya laut.
Sebagaimana diketahui, Bank Dunia saat ini akan menjalankan proyek Dana Perwalian Kemaritiman Indonesia atau Indonesia Oceans Multi Donor Trust Fund. Program ini memberi dukungan strategis terhadap seluruh agenda kelautan di Indonesia.
Bentuknya adalah perbaikan terhadap perencanaan, koordinasi, kebijakan, dan pendanaan strategis kelautan Indonesia. Kedua, mendukung upaya pengurangan limbah plastik yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Plastik. Ketiga, mendukung ketahanan daerah pesisir dan sumber daya laut.
Dana perwalian ini dikelola Bank Dunia yang merupakan hibah dari Norwegia dan Denmark, masing-masingnya berjumlah 1,4 juta dolar AS (sekitar Rp 20 miliar) dan 875 ribu dolar AS (sekitar Rp 12,5 miliar). Dana ini bertujuan menciptakan sinergi dengan program sejenis di bawah Bank Dunia dan mitra pembangunannya, termasuk pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia.
"Khusus kunjungan Presiden Kim ke Bali Kamis dan Jumat ini, kami akan membahas apa saja rencana untuk mengurangi 70 persen sampah plastik pada 2025 nanti," kata Menteri Koordinator Maritim dan Kelautan, Luhut Binsar Pandjaitan secara tertulis, Kamis (5/7).
Di Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Bali, mereka akan melakukan diskusi roundtable tentang sampah dan penangannya dengan sejumlah menteri. Menteri-menteri yang dalam agendanya direncanakan hadir adalah Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Menteri Desa.
Luhut mengatakan sampah merupakan masalah serius dan membutuhkan pendanaan dari APBN juga pemerintah untuk penanganannya. Saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penanganan sampah nasional.
"Jika sudah ada Perpresnya, kita akan ajukan anggaran untuk program ini dalam rancangan APBN Perubahan 2018," ujar Luhut.
Bank Dunia melalui Proyek Pengelolaan Sampah Padat Bank Dunia atau National Munipical Solid Waste Management Project akan memberi dukungan kepada Kementerian PUPR dan KLHK untuk melaksanakan program pengelolaan sampah di Indonesia senilai 1,2 miliar dolar AS (sekitar Rp 17 miliar). Sebagian besar dari program ini akan didanai pemerintah pusat dan daerah.
Program ini harapannya bisa menarik investasi swasta hingga 1,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 21,5 miliar). Program yang rencananya berlangsung enam tahun ini menargetkan 30 kota di Indonesia untuk mencapai sistem pemungutan, pengelolaan dan pembuangan sampah yang lebih baik, dan secara keseluruhan dapat mengurangi jumlah sampah yang mengalir ke laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika