REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2013, sekitar 37,2 persen balita di Indonesia menderita gizi buruk (stunting). Kondisi itu tidak hanya terjadi pada golongan ekonomi bawah, tapi juga pada golongan ekonomi atas.
“Walaupun secara persentase golongan ekonomi bawah lebih besar,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Agung Hendriadi yang mewakili Menteri Pertanian dalam Lokakarya Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI di Jakarta, Selasa (3/7).
Menurut Agung, kondisi stunting tidak semata disebabkan faktor ekonomi, tapi juga dipengaruhi faktor lain. Terdapat tiga kelompok penyebab stunting, yakni basic causes (kondisi sosial, ekonomi dan politik; akses rumah tangga ke fasilitas pendidikan, pekerjaan dan lembaga finansial), underlying causes (kerawanan pangan rumah tangga, lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, dan kurangnya layanan kesehatan); dan immediate causes (kurangnya asupan makanan dan penyakit).
“Peran Kementerian Pertanian dalam penanganan stunting difokuskan pada basic causes dan underlying causes,” ujar dia.
Melalui terobosan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus kesejahteraan petani, kata Agung, Kementan telah berhasil mewujudkan swasembada di berbagai komoditas. Agung juga menjelaskan, penanganan stunting memerlukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, salah satunya harus didukung akses yang memadai terhadap keanekaragaman.
Untuk meningkatkannya, Kementan mengembangkan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atau dikenal dengan program “Bekerja”. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pangan yang beragam melalui pengembangan lahan pekarangan untuk produksi sayuran, usaha peternakan rumah tangga, tanaman hortikultura dan tahunan, serta kelembagaan usaha tani secara berkelompok.
“Melalui program ini, rumah tangga miskin ditingkatkan kapasitasnya untuk mengelola usaha yang dapat meningkatkan pendapatannya,” ujar Agung.
Program Bekerja BKP Kementan diwujudkan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kawasan Mandiri Pangan (KMP), dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). KRPL bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta pendapatan secara berkelanjutan.
Adapun KRPL memberdayakan kelompok wanita/masyarakat lainnya dengan kelompok sasaran pada tahun 2018 sebanyak 2.300 kelompok. Kegiatan KRPL ini meliputi kebun bibit desa demplot, pengembangan lahan pekarangan, pengembanan kebun sekolah, dan pengolahan hasil pekarangan (menu B2SA).
Agung melanjutkan, KRPL dapat mengurangi pengeluaran pangan sebesar Rp 750 ribu sampai Rp 1,5 juta per bulan, mendukung diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, konservasi sumberdaya genetik lokal (lebih dari 300 komoditas), serta mengurangi jejak karbon dan emisi dengan target penurunan 29 persen pada 2030.
BKP juga melaksanakan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP). Komponen kegiatan KMP meliputi penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi dukungan lintas sektor. Pada 2018, kegiatan KMP dilaksanakan di 20 kabupaten dan ditargetkan untuk dapat dilaksanakan di 60 kabupaten pada tahun 2019.
Adapun program Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) bertujuan untuk mengembangkan cadangan pangan masyarakat. Sasaran kegiatan LPM adalah lumbung yang sudah dibangun di daerah rawan pangan dengan target jumlah LPM mencapai 1.315 unit pada 2019.
Acara Lokakarya Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI mendapat pengarahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dibuka oleh Menko PMK Puan Maharani. Peserta lokakarya antara lain Menteri PPN/ Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri Ristekdikti, Kepala LIPI, perwakilan universitas dari seluruh Indonesia, praktisi dan swasta, perwakilan kepala daerah, serta perwakilan organisasi internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
