REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Bogor, Jumat (29/6).
Mahathir sempat menyinggung sejumlah proyek yang dulu sempat menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah industri otomotif, Proton.
Pada 2015 yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkunjung ke Malaysia pun sempat diajak Mahathir mengendarai kendaraan pabrikan Proton. Dia secara langsung menjadi sopir bagi Jokowi yang duduk disampingnya.
Jokowi tidak komplain meski jalan yang digunakan tidak semua rata dan kecepatan kendaraan cukup kencang. Bahkan Jokowi mengaku tak khawatir jika Mahathir mengendarai kendaraan hingga 180 kim per jam.
"Sangat cepat, saya tak takut karena bapak Tun Mahathir ada di balik setir," canda Jokowi.
Seperti dikutip laman the Star, upaya membuat mobil ASEAN sudah disepakati pada 2015 lalu. Proton and PT Adiperkasa Citra Lestari menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan studi kelayakan. Namun rencana itu tak berjalan.
Baca juga, Jokowi Kenalkan Hewan Peliharaannya ke Mahathir.
Mahathir ingin agar proyek kendaraan ASEAN ini dihidupkan kembali. "Tapi kita berkeinginan untuk menghidupkan kembali proyek ini," ujar Mahathir, Jumat (29/6).
Sebelumnya Mahathir mengevaluasi sejumlah proyek nasional. Termasuk proyek kereta yang akan dibangun untuk menyambungkan Malaysia-Singapura.
Mahathir justru ingin membatalkan proyek pembangunan kereta cepat Malaysia-Singapura karena dianggap tak mengungtungkan.
"Ini keputusan final, tapi butuh waktu untuk memprosesnya karena kami memiliki perjanjian dengan Singapura," kata Mahathir dalam jumpa pers di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu.
Proyek ini disebut akan membebankan Malaysia dalam jumlah besar. Malaysia tidak akan mendapat keuntungan sama sekali dari kesepakatan ini.
Mahathir mengatakan pembatalan pembangunan kereta cepat diperlukan demi mengurangi beban finansial negara. Sebab, dia mengatakan Malaysia tengah dihadapkan pada jumlah utang yang mencapai 1 triliun ringgit atau setara Rp 3.593 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
