REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Infrastruktur objek wisata halal dianggap sebagai modal dasar untuk memajukan wisata halal di Indonesia. Selain infrastruktur yang harus terus ditingkatkan, Pemerintah Indonesia juga dinilai perlu meningkatkan hubungan kerjasama dengan stakeholder terkait wisata halal.
Tour Leader Muslim, Arsiya Heni Puspita mengatakan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bekerjasama dengan stakeholder wisata halal. Contohnya Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan yang berhubungan dengan sarana transportasi. Sehingga sarana transportasi ke lokasi objek wisata bisa lebih baik.
Mereka juga perlu bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus saling bekerjasama dalam mengembangkan objek wisata halal.
Heni sebagai Tour Leader Muslim yang memiliki lisensi dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) juga menyampaikan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan stakeholder lain. Sebagai contohnya kartu lisensi dan sertifikasi tour leader kadang-kadang menjadi tidak terpakai di Indonesia.
Ia menerangkan, misalnya tour leader menjemput tamu vip di Bandara, seharusnya yang punya lisensi tidak harus meminta referensi travel agent untuk menjemput tamu. Tapi lisensi dan sertifikat tidak berlaku di Indonesia sehingga tour leader harus tetap memakai surat referensi dari travel agent.
Contoh lain, pemandu wisata masuk objek wisata semestinya gratis, tapi terkadang pemandu wisata tetap harus bayar. Artinya pihak pengelola objek wisata dan dinas pariwisata belum ada koordinasi. “Jadi koordinasi dengan sesame stakeholder masih kurang banget, sumber daya manusia sudah bagus, tapi koordinasi antara lembaga terkait belum bagus," kata Heni kepada Republika, Selasa (26/6).
Managing Director salah satu travel Muslim, Handayani Patrianti Kartini berpandangan, semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan tim percepatan wisata halal serta kerjasamanya dengan pelaku industri wisata sudah sangat luar biasa. Sehingga sampai mengantarkan Indonesia ke posisi kedua sebagai destinasi halal dunia versi GMTI 2018.
"Namun jika kita mau berada di posisi teratas, para stakeholder negara dan para pelaku wisata menurut saya harus meningkatkan lagi dan berupaya mempunyai standar global atau international," terangnya.
Sebab, dikatakan dia, wisatawan akan mencari tahu suatu objek wisata apakah layak atau tidak untuk dikunjungi sebagai destinasi wisata halal. Wisatawan akan mencari tahu melalui internet sebelum mereka memutuskan pergi ke tempat wisata. Tentu akan dilihat apakah objek wisata tersebut sudah memiliki sertifikat halal dan masuk dalam kategori Muslim friendly atau tidak.
"Kita sudah berada dalam comfort zone, dengan penduduk Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sudah pasti halal, padahal belum tentu," ujarnya.
Handayani menegaskan, komunikasi antar stakeholder atau pelaku industri pariwisata juga harus lebih disinergikan lagi. Menurutnya saat ini pelaku wisata dan asosiasi wisata masih banyak yang jalan sendiri-sendiri.
Menurutnya dari pada jalan sendiri-sendiri lebih baik membuat kegiatan bersama dan bersinergi dengan pemerintah. "Buat (even) yang berskala international, undang sektor pariwisata dari setiap negara, dijadikan even tahunan, gaungnya lebih terasa menurut saya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika