REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan penggelembungan dana pembangunan kereta api ringan atau LRT di Palembang adalah tidak benar. Hal ini mengingat semua pengeluaran uang dikelola dan diaudit oleh konsultan independen.
"Kami sangat hati-hati dalam mengelola dana yang dipergunakan untuk membangun LRT. Semua diawasi pengeluaran dananya dan banyak konsultan yang terlibat di dalamnya," kata Menhub Budi Karya kepada pers di Pos Pemantau Arus Mudik-Balik Lebaran 2018 Kementerian Perhubungan Jakarta, Sabtu (23/6).
Hal itu disampaikan Menhub menjawab pertanyaan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan ada penggelembungan anggaran LRT senilai jutaan dolar. Menurut dia, data itu diperoleh dari indeks harga LRT sedunia yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepadanya.
Prabowo mengkritik program LRT yang dinilai tidak jelas sasarannya. Proyek yang disebut bernilai Rp 12,5 triliun itu memiliki panjang 24 kilometer. Dikatakan Menhub Budi Karya, semua dana yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peruntukannya dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada dana yang sia-sia apalagi sampai digelembungkan.
"Sinyalemen adanya penggelembungan dana pembangunan LRT adalah tidak benar," kata Menhub.
Anggaran pemerintah yang digunakan dalam pembangunan LRT Sumsel ini telah diproses secara akuntabel. Juga telah dilakukan peninjauan ulang secara berlapis mulai dari peninjauan ulang oleh konsultan independen yang berkualifikasi internasional, audit internal maupun audit eksternal oleh instansi terkait agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan bersih.
Sebelumnya, usulan pembiayaan untuk proyek LRT ini oleh kontraktor awalnya diajukan sebesar Rp 12 triliun. Namun setelah melalui beberapa tahapan peninjauan ulang biaya tersebut dapat ditekan menjadi Rp 10,9 triliun.
Dalam pelaksanaan pembangunannya, PT Waskita Karya (Persero) dibantu oleh konsultan pengawas (supervisi) yang berkualifikasi internasional yakni SMEC Internasional asal Australia. Perusahaan tersebut telah mempunyai pengalaman yang cukup luas di beberapa negara di kawasan Asia, Australia, dan Afrika, Eropa, serta Amerika.
Kementerian Perhubungan optimis LRT Sumatra Selatan akan selesai dan dioperasikan pertengahan Juli 2018. LRT akan berguna mendukung perhelatan akbar Asian Games 2018.
"Kami memastikan tingkat keamanan dan keselamatan dalam pengoperasiannya nanti. Terkait hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian pengujian sarana dan prasarana LRT pada bulan Mei 2018 dan uji coba dinamis telah dilakukan pada Kamis (21/6) dari stasiun Jakabaring menuju stasiun Palembang Icon," kata Menhub.
Pembangunan LRT Sumatra Selatan merupakan amanah dari Perpres Nomor 116 Tahun 2015 dan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah menugaskan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/LRT di Sumatra Selatan serta PT KAI (Persero) sebagai operator LRT Sumatra Selatan.
Pekerjaan pembangunan LRT Sumsel sepanjang sekitar 23 kilometer dilengkapi dengan 13 stasiun, satu depo dan sembilan gardu listrik. LRT ini menggunakan lebar jalur rel 1067 milimeter dan third rail electricity 750 VDC telah dimulai sejak Oktober 2015 dengan pembiayaan APBN. LRT Sumsel ini akan menghubungkan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin menuju kawasan Kota Olahraga Jakabaring.
Selain digunakan sebagai sarana transportasi yang dapat mengurangi beban jalan raya dan penggunaan kendaraan pribadi. Juga akan digunakan sebagai venue untuk perhelatan Asian Games 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika