REPUBLIKA.CO.ID, SHANGHAI -- China Securities Journal melaporkan pada Selasa (19/6) mengenai rencana Cina yang akan mengumumkan pembukaan lebih lanjut dari berbagai sektor untuk investasi asing. Hal tersebut memperpanjang upaya selama bertahun-tahun untuk meliberalisasi pasar modal dan melonggarkan aturan investasi dalam ekonomi terbesar kedua di dunia.
Seperti dikutip dari Reuters, Selasa (19/6), surat kabar tersebut mengatakan, di bawah versi baru "daftar negatif" pemerintah, pembatasan investasi asing di berbagai bidang termasuk energi, sumber daya, dan infrastruktur. Juga di sektor transportasi, perdagangan & logistik dan layanan profesional akan dilonggarkan atau dihapus.
Artikel itu juga menyebutkan, selain rencana 2018, Cina akan mengungkap pelonggaran aturan investasi asing untuk beberapa tahun ke depan dalam upaya untuk meningkatkan prediktabilitas kebijakan.
Menurut surat kabar tersebut, Kementerian Perdagangan akan menerbitkan dua daftar negatif, satu untuk zona perdagangan bebas (FTZ), yang terbuka lebih luas untuk investasi asing, dan yang lainnya untuk penopang Cina.
Washington dan Beijing tampaknya semakin mengarah ke konflik perdagangan terbuka setelah negosiasi gagal menyelesaikan keluhan AS atas kebijakan industri China, kurangnya akses pasar di Cina dan defisit perdagangan AS sebesar 375 miliar dolar AS.
Setelah bertahun-tahun mengeluh tentang Beijing yang memblokir akses asing ke pasar keuangannya yang tumbuh cepat, Cina mengumumkan pada April akan mencabut pembatasan kepemilikan asing di perusahaan-perusahaan saham dari 49 persen menjadi 51 persen. Ia juga berjanji untuk mengakhiri aturan yang mewajibkan pembuat mobil asing untuk berbagi kepemilikan dan keuntungan pabrik dengan perusahaan Cina pada tahun 2022.
Presiden AS Donald Trump mengancam pada Senin (18/6) untuk memberlakukan tarif 10 persen pada barang-barang Cina senilai 200 miliar dolar AS. Ancaman itu meningkatkan perang perdagangan dengan Cina.
Ancaman itu muncul setelah Trump mengatakan pada Jumat pekan lalu yang mendorong maju dengan tarif 25 persen pada produk Cina senilai 50 miliar dolar AS. Hal itu mendorong Beijing untuk menanggapi dengan cara yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika