REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid menilai kebijakan pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras tidak tepat untuk bisa menstabilkan harga komoditas tersebut. Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan menurunkan HET beras kualitas medium dari Rp 9.450 per kilogram menjadi Rp 8.900 per kilogram.

"Kalau menurut saya pemerintah agak panik kelihatannya. Kalau ingin menurunkan harga beras dengan menurunkan HET yang sudah ditetapkan itu saya rasa kurang tepat," kata Zulkifli ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (4/6).

Zulkifli mengatakan, saat ini pasokan beras dari daerah ke pasar sudah berkurang. Menurutnya, solusi untuk tetap menjaga pasokan beras adalah dengan melakukan impor. Akan tetapi, ia mengaku, impor beras yang dilakukan pemerintah bisa tidak efektif jika pedagang masih dikenai sejumlah persyaratan.

"Beras impor itu harus dikeluarkan. Tapi dikeluarkannya tidak perlu dengan sejumlah syarat. Pedagang bukan tidak mau menebus beras impor, tapi kami dibayang-bayangi dengan aturan tidak boleh dicampur, tidak boleh ganti karung, tidak boleh dikirim ke luar daerah," ujar Zulkifli.

Zulkifli berpendapat, beras hasil impor bisa didistribusikan ke mana saja dengan syarat tidak dijual di atas harga HET. Ia mengaku, hal itu perlu segera direspons pemerintah. Menurutnya, setelah lebaran ada kekhawatiran harga beras akan kembali melonjak seperti awal tahun ini.

"Kan di Bulog ada stok beras 1,4 juta ton. Sebenarnya itu aman. Tapi kalau masih ada syarat segala macam untuk pedagang ya ini akan sulit. Kalau menurut saya stok bulog itu perlu segera digelontorkan dan tak dibebani banyak syarat," kata Zulkifli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika